Menurut Robby, sesuai hasil monitoring meja yang dilakukan oleh Bappeda dan monitoring yang dilakukan pihaknya bersama Pj Wali Kota Jayapura, di lapangan masih banyak pekerjaan fisik yang belum tuntas dikerjakan.
Adapun penandatangan NPHD bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Papua, serta pihak keamanan, berlangsung di Kantor Gubernur Papua, Kamis (2/11).
Menanggapi permintaan tersebut, Sekda Kabupaten Jayapura Hana S. Hikoyabi mengatakan, untuk dana banjir bandang tahun 2019 di Kabupaten Jayapura sudah dilakukan audit pada masanya Alpius Toam dan Bupatinya Mathius Awoitouw melalui Kejaksaan Tinggi Papua sampai ada pernyataan bersih.
Ketua KPU Kabupaten Merauke Rosina Kebubun, S.IP, MAP, mengatakan bahwa sesuai dengan jadwal dan tahapan Pemilu, kampanye akan dimulai pada 28 November 2023-10 Februari 2024. ‘’Kalau dihitung, masa kampanye ini akan berlangsung selama 70 hari bagi peserta kampanye,’’ kata Rosina Kebubun.
"Apa beberapa kabupaten yang belum mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu serentak. Ini akan menjadi atensi Kementerian Dalam Negeri," ujar JWW singkat, saat membuka kegiatan workshop di kota Jayapura, Selasa 24/10 kemarin.
Kepada wartawan seusai memberikan arahan, bupati Romanus Mbaraka mengungkapkan bahwa pertemuan yang dilakukan ini dalam rangka evaluasi dana Otsus secara berjenjang sekaligus untuk giat dari dari dana Otsus Papua yang akan diterima tahun 2024.
Menanggapi pertanyaan Cenderwasih Pos mengenai sebab musabab lambatnya penyerapan anggaran ini, menurut Frans Pekey, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Namun yang paling disoroti adanya ketidakpatuhan dari pihak ketiga dalam menagih sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Bapak Gubernur menyerahkan bantuan dari dana Otsus 2023 berupa tiga unit motor tempel, tiga paket budi daya pengembangan rumput laut (di Amtomoy, Sarawandoro dan Ambai). Kemudian bibit rumput laut melalui sistem kultur jaringan yang ditempatkan di kebun bibit Sarwandori,” terang Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, Iman Djuniawal, Jumat (20/10).
"Mohon maaf, pernyataan itu tidak kami tanggapi karena bukan kapasitas dan tidak pada tempatnya kami tanggapi,"ungkapnya kepada wartawan Cenderawasih Pos, Jumat (20/10)kemarin.
Ketua Forum Peduli Kemanusiaan (FPK) Kabupaten Jayapura Menase Bernard Taime, SH, meminta Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo menyurati secara resmi ke Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengintruksikan jajarannya, terlebih khusus Inspektorat Utama (Irtama) untuk turun langsung mengaudit dana bencana banjir bandang yang terjadi pada tanggal 16 Maret 2019 sebesar kurang lebih Rp 275 miliar.
