"Sangat disayangkan, Satnarkoba Polres Jayapura berarti tidak maksimal. Itu berarti sudah terang benderang ada transaksi jual beli ganja sampai ke anak sekolah. Kok bisa polisi kecolongan," ujar Sihar Tobing, di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Rabu (5/4).
Dimana Sihar menyayangkan, langkah 3 pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura yang tidak membuka sidang dengan alasan yang tidak jelas. Padahal sejumlah pimpinan OPD sudah menunggu lama sejak pukul 13.00 sampai sore hari.
Putusan MA, tertuang pada E-Court Mahkhamah Agung No 30, di mana dalam putusan MA menyebutkan menolak seluruh eksepsi tergugat (Mantan Bupati Tolikara) dan mengabulkan permohonan pelaksanaan keputusan dari para penggugat.
Ketua KPU Kabupaten Jayapura, Daniel Mebri mengatakan, selain penambahan kursi di DPRD Kabupaten Jayapura, daerah pemilihan atau Dapil juga akan ditambah dari 4 Dapil menjadi 5 Dapil.
Ketua DPRD Merauke, Ir. Drs. Benjamin Latumahina saat ditemui mengungkapkan, 30 anggota DPRD Merauke telah melakukan reses. Hasilnya, aspirasi yang paling banyak diterima para anggota DPRD dari masyarakat terkait masalah jalan dan pendidikan.
Kantor DPRD Kabupaten Dogiyai yang berada di Jl Trans Nabire – Enarotali terbakar. Polisi belum menyimpulkan apa penyebab kebakaran, apakah ada unsur kesengajaan factor lain. Saat ini Kepolisian Resor Dogiyai tengah mendalami kasus kebakaran yang menghanguskan sebagian ruang kantor tersebut.
Yafet pun dengan tegas meminta untuk semua semua pihak yang tidak senang dengan pemerintah maupun pembangunan bisa memilah mana yang berkaitan dan mana yang tidak  ada kaitannnya. Gedung sekolah, rumah ibadah atau gereja dan rumah sakit sama sekali tidak ada kaitan karena murni berbicara soal kemanusiaan.
Kesempatan rapat koordinasi dengan Kapolresta Jayaprua Kota Kombes Pol Viktor Dean Mackbon, Selasa (14/3), benar-benar dimanfaatkan sejumlah anggota dewan, dari masing-masing komisi untuk menyampaikan sejumlah permasalahan yang ada di Kota Jayapura.
Sejumlah pedagang Pasar Wamanggu Merauke mengadu ke DPRD Merauke terkait dengan rencana penertiban yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke melalui Tim yang telah dibentuk.
Pelayanan pendidikan di Aurina Airu lumpuh total dan layanan kesehatan juga sangat memprihatinkan. Di kampung itu belum memiliki fasilitas maupun tenaga kesehatan.
