"Untuk menyukseskan visi dan misi kami dalam pemerintahan di daerah ini, kami menyadari bahwa tidaklah mudah. Walaupun kami sudah memiliki komitmen, namun komitmen itu tidak dapat kami wujudkan sendiri. Disini membutuhkan sinergitas dan komitmen yang kuat dari kita semua, terutama dari seluruh ASN dan Forkopimda di Kabupaten Tolikara," ujarnya.
Panitia penerimaan rekrutmen ASN BGN dari Kemhan juga agak kewalahan dengan banyaknya peserta yang ikut tes tersebut. Dan terdengar celetuk sedikit kecewa dengan beberapa pihak yang telah mempublikasikan pengumuman perekrutan tersebut.
Para ASN diminta untuk melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya di Kabupaten Yalimo. Begitu pula bagi para pegawai di pemeerintahan tingkat distrik dan para petugas Puskesmas yang ada di lima distrik, termasuk para guru-guru yang bertugas di lima distrik se-Kabupaten Yalimo untuk kembali melaksanakan tugasnya.
Menurutnya, pemberian TPP ini sesuai dengan regulasi yang ada disesuaikan dengan kemampuan daerah. ‘’Tidak semua daerah dalam pemberian TPP ini sama. Bisa saja, kita dengan provinsi berbeda jauh, jomplang. Kita memang sesuaikan dengan kemampuan daerah kita,’’ katanya di Kantor Bupati Merauke, Senin (16/3).
Ia menegaskan, program yang diusulkan oleh OPD terlibat nantinya, harus bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarkaat OAP yang ada di Mimika. “Jangan kerja menurut yang kita mau, kita kerja sesuai apa yang Orang Asli Papu mau hari ini,” tegasnya.
“Kedepan pemerintah akan sejalan dengan gereja untuk ubah mindset orang luar tentang Intan Jaya lebih-lebih dari segi pendidikan,” tuturnya. Ia mohon dukungan doa kepada seluruh masyarakat Kabupaten Intan Jaya dalam masa kepemimpinannya selama lima tahun ke depan.
Walikota menegaskan bahwa bahwa gerakan ini tentunya bukan hanya seremonial belaka, namun harus bergerak nyata serta berkelanjutan. "Selain ASN, masyarakat dan karyawan swasta hingga toko-toko juga harus terlibat, membersihkan lingkungan kerja mereka masing-masing, seperti perhatikan tempat pembuangan sampah dan juga drainase," tuturnya.
Menurut Bupati, langkah pertama yang akan dilakukan adalah mendisplinkan pegawai negeri sipil di Kabupaten Yalimo. Sebab, dari sekitar 2000 lebih pegawai yang ada, sebagian besar tidak pernah melaksanakan tugas. Bahkan, sudah bertahun-tahun meninggalkan tempat tugas dan berada di luar Kabupaten Yalimo.
“Ini merupakan program pembekalan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat bagi para pimpinan aderah untuk memperkuat pemahaman dan kesiapan para kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan , untuk menyelenggarakan program strategis pemerintah pusat dan visi di daerah masing masing dan pada sasarannya kepada rakyat.” ungkapnya.
Bupati Jayawijaya Athenius Murib, SH, MH menegaskan jika Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) telah memeriksa dan adanya temuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, oleh karena itu OPD diminta untuk menindaklanjuti temuan -temuan yang direkomendasikan oleh BPK.
