Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan Marman dihubungi CEPOSONLINE. Com saat sedang melakukan monitoeing di Kurik membenarkan penangkapan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Merauke terhadap seorang oknim ASN berinisial S tersebut.
Pihaknya juga menegaskan bagi nama-nama yang sempat diumumkan lulus namun tidak bekerja atau berada di luar kantor dinas, namun namanya muncul, sudah pasti akan diverifikasi dan divalidasi kembali sehingga yang tidak bekerja sudah pasti akan dibatalkan atau dikeluarkan dari data yang sudah diumumkan lulus tersebut.
Pj Bupati Sarmi, Markus O Mansnembra, menyampaikan, penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 merupakan mandat konstitusi sebagai wujud kedaulatan rakyat sekaligus wadah aktualisasi hak dan konstitusional.
Kapolsek menceritakan kejadian tersebut terjadi Sabtu (10/02) siang dimana korban dari arah lampu merah menuju Holtekam kemudian memarkir motornya di atas jembatan di samping trotoar dan tiba - tiba sudah ditemukan di bawah.
Tujuan membeli hasil jualan mama-mama di pusat pasar Yokatapa pada Jumat (2/2/2024) adalah demi memberikan kenyamanan pasca kontak tembak sejak tanggal 19 - 24 Janurari lalu.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, menyebut bunyi surat edarannya antara lain, “dalam rangka menegakkan disiplin dan meningkatkan kinerja ASN, maka Kepala Perangkat Daerah dan seluruh pegawai agar mengikuti apel pagi.”
Ia menjelaskan yang dimaksud dengan netral itu, artinya ASN tidak boleh terlibat dalam kampanye politik, atau menyebarkan berita-berita yang sifatnya imbauan untuk memenangkan golongan atau Pasangan calon atau kandidat tertentu, termasuk partai tertentu. Karena sanksinya itu cukup berat apabila diketahui dan dilaporkan, maka bisa mendapatkan sanksi hukuman disiplin pegawai.
Pertemuan tersebut dilakukan di ruang rapat Gubernur Papua Pegunungan yang dipimpin Asisten I Setda Provinsi Papua Pegunungan,Drs. Wasuok Demianus Siep dan diikuti Kepala Bulog Cabang Wamena bersama dengan 28 Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala BKPP Kota Jayapura, Robert Betaubun menerangkan,dalam manajemen organisasi, kegiatan administrasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan, bahkan dapat dikatakan tanpa pengelolaan administrasi yang baik, maka tujuan organisasi tidak akan dapat tercapai.
“Kejadian berawal dari sekitar pukul 13.40. WIT kelompok KKB yang diduga merupakan kelompok Undius Kogoya melakukan penembakan ke arah pos TNI dan berujung ke pembakaran rumah dinas ASN Pemkab Intan Jaya”, tutur Kasatgas Humas, Minggu (21/1) kemarin.
