Sekadar diketahui, pada 14 Desember 2023 lalu Pemkot Jayapura telah mengumumkan hasil verifikasi dan validasi (Verval) Tenaga Honorer (THK-II) dan Tenaga Kontrak Formasi Tahun 2021 adalah sebanyak 1.200 orang. Dimana alokasi formasi CASN sebanyak 836 orang dan alokasi formasi CPPPK 192 orang.
  Dikatakan, kompetensi atau kemampuan dalam dunia kerja sangat penting karena dengan begitu masyarakat akan bersaing secara sehat. Sebaliknya apabila bermalas-malasan atau tidak meningkatkan kompetensi maka akan mengalami ketertinggalan dari masyarakat lainnya.
  Setidaknya ada satu anggota KPPS yang berprofesi sebagai anggota Satpol PP di Pemkot Jayapura dan juga oknum lurah yang ikut ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Bawaslu Papua sesaat setelah pelaksanaan Pemilu serentak tersebut.
Para ASN diminta untuk menjunjung tinggi kedisiplinan, baik itu disiplin kehadiran, disiplin waktu maupun dalam tugas dan tanggungjawab. "Para pimpinan OPD diharapkan rutin melakukan pengawasan dan juga harus jadi contoh bagi para pegawai," ujarnya.
Pimpin OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Keerom diminta segera menyusun laporan keuangan tahun anggaran 2023. Hal ini disampaikan Bupati Keerom, Piter Gusbager yang diwakili oleh Inspektur Kabupaten Keerom, Charles Santoni Sinaga dalam amanat apel pagi, Senin (19/2) di halaman Kantor Bupati Keerom.
Apabila ada oknum ASN yang terlibat menurutnya semua diserahkan semuanya kepada pihak penyelenggara sebab tentunya ada perangkat sistem untuk penyelesaian dan tindakan.
Pj Triwarno mengakui, ia punya iInovasi yang diberi nama Mujair Musyawarah jawab aspirasi rakyat, dengan turun langsung di lapangan. Tentu ini akan lebih baik karena bisa lihat situasi dan kejadian secara nyata.
Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan Marman dihubungi CEPOSONLINE. Com saat sedang melakukan monitoeing di Kurik membenarkan penangkapan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Merauke terhadap seorang oknim ASN berinisial S tersebut.
Pihaknya juga menegaskan bagi nama-nama yang sempat diumumkan lulus namun tidak bekerja atau berada di luar kantor dinas, namun namanya muncul, sudah pasti akan diverifikasi dan divalidasi kembali sehingga yang tidak bekerja sudah pasti akan dibatalkan atau dikeluarkan dari data yang sudah diumumkan lulus tersebut.
Pj Bupati Sarmi, Markus O Mansnembra, menyampaikan, penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 merupakan mandat konstitusi sebagai wujud kedaulatan rakyat sekaligus wadah aktualisasi hak dan konstitusional.
