Menurut Febri, pernyataan mantan Jampidsus perlu dilihat secara utuh dalam perspektif hak-hak yang dimiliki setiap tersangka selama menjalani proses hukum. Ia menegaskan, KUHAP memberikan jaminan bagi setiap orang yang berstatus tersangka untuk menyampaikan keterangan, memberikan pembelaan, hingga membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
“Tapi yang bisa saya pahami dari keseluruhan konteks pernyataan yang disampaikan Pak FA Jumat malam itu perlu dilihat dalam konteks Hak-Hak Tersangka. Di Pasal 142 KUHAP kan diatur ada 17 Hak tersangka, termasuk kebebasan menyampaikan keterangan ataupun menyangkal,” ujarnya.
Selain hak untuk memberikan keterangan, Febri juga mengingatkan bahwa KUHAP menjamin hak tersangka untuk memperoleh penjelasan secara terang mengenai dugaan tindak pidana yang disangkakan. Menurutnya, hak tersebut merupakan bagian penting dari prinsip due process of law yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum.”Selain itu ada juga hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti apa perbuatan pidana yang disangkakan,” imbuhnya. (*/JawaPos.com)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
 UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Menurut Febri, pernyataan mantan Jampidsus perlu dilihat secara utuh dalam perspektif hak-hak yang dimiliki setiap tersangka selama menjalani proses hukum. Ia menegaskan, KUHAP memberikan jaminan bagi setiap orang yang berstatus tersangka untuk menyampaikan keterangan, memberikan pembelaan, hingga membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
“Tapi yang bisa saya pahami dari keseluruhan konteks pernyataan yang disampaikan Pak FA Jumat malam itu perlu dilihat dalam konteks Hak-Hak Tersangka. Di Pasal 142 KUHAP kan diatur ada 17 Hak tersangka, termasuk kebebasan menyampaikan keterangan ataupun menyangkal,” ujarnya.
Selain hak untuk memberikan keterangan, Febri juga mengingatkan bahwa KUHAP menjamin hak tersangka untuk memperoleh penjelasan secara terang mengenai dugaan tindak pidana yang disangkakan. Menurutnya, hak tersebut merupakan bagian penting dari prinsip due process of law yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum.”Selain itu ada juga hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti apa perbuatan pidana yang disangkakan,” imbuhnya. (*/JawaPos.com)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
 UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
