Sementara itu KPK juga memastikan bahwa proses kajian tidak dilakukan secara sepihak. Berbagai pihak, termasuk partai politik, turut dilibatkan untuk memberikan masukan dan perspektif yang objektif. “Dalam kajian ini kami melibatkan banyak elemen, termasuk partai politik, untuk memperbaiki sistem politik ke depan,” tambahnya.
Secara keseluruhan, KPK merumuskan 16 rekomendasi dalam kajian tersebut yang mencakup aspek kaderisasi, pendanaan, hingga transparansi dan akuntabilitas partai politik. Rekomendasi ini diharapkan menjadi pijakan penting dalam mendorong reformasi sistem politik yang lebih bersih dan demokratis di Indonesia. (*/Jawapos.com).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Sementara itu KPK juga memastikan bahwa proses kajian tidak dilakukan secara sepihak. Berbagai pihak, termasuk partai politik, turut dilibatkan untuk memberikan masukan dan perspektif yang objektif. “Dalam kajian ini kami melibatkan banyak elemen, termasuk partai politik, untuk memperbaiki sistem politik ke depan,” tambahnya.
Secara keseluruhan, KPK merumuskan 16 rekomendasi dalam kajian tersebut yang mencakup aspek kaderisasi, pendanaan, hingga transparansi dan akuntabilitas partai politik. Rekomendasi ini diharapkan menjadi pijakan penting dalam mendorong reformasi sistem politik yang lebih bersih dan demokratis di Indonesia. (*/Jawapos.com).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
