MERAUKE– Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze mengatakan akan ada kebijakan khusus dalam mengatasi masalah banjir rob di Kabupaten Merauke khususnya yang ada di dalam Kota dan yang terjadi di Distrik Waan yang dialami warga setiap tahunnya.
‘’Mesti ada kebijakan khusus dalam mengatasi banjir rob di wilayah kita khususnya yang ada di dalam kota dan yang terjadi di Distrik Waan,’’ kata Yospeh Bladib Gebze saat membuka kosultasi publik rancangan awal RPJMD Kabupaten Merauke 2025-2030 di Auditorium Kantor Bupati Merauke, Selasa (22/4) kemarin.
Menurut mantan Karo Hukum Setda Provinsi Papua Selatan ini bahwa perbaikan infrastruktur mesti harus dilakukan khususnya selokan, parit termasuk drainase. Bahkan dirinya sudah meminta kepada gubernur Papua Selatan untuk menetapkan bagian mana yang akan menjadi kewenangan provinsi dan bagian mana yang menjadi kewenangan kabupaten sehingga bisa melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Merauke di Merauke.
‘’Waan dan Sabon, peristiwanya berulang-ulang setiap tahunnya. Ada banjir rob di sana dan ini menjadi bagian yang harus kita kaji dengan baik, sehingga peristiwa itu meski berulang-ulang terjadi tapi kita punya cara untuk mengatasi persoalan itu,’’ tandasnya.
Bupati juga menjelaskan bahwa urusan wajib seperti Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur, urusan sosial dan ketenteraman dan ketertiban masyarakat harus menjadi perhatian pihaknya. ‘’Khusus untuk urusan Pendidikan, sampai sekarang masih banyak yang harus kita bereskan,’’ katanya.
MERAUKE– Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze mengatakan akan ada kebijakan khusus dalam mengatasi masalah banjir rob di Kabupaten Merauke khususnya yang ada di dalam Kota dan yang terjadi di Distrik Waan yang dialami warga setiap tahunnya.
‘’Mesti ada kebijakan khusus dalam mengatasi banjir rob di wilayah kita khususnya yang ada di dalam kota dan yang terjadi di Distrik Waan,’’ kata Yospeh Bladib Gebze saat membuka kosultasi publik rancangan awal RPJMD Kabupaten Merauke 2025-2030 di Auditorium Kantor Bupati Merauke, Selasa (22/4) kemarin.
Menurut mantan Karo Hukum Setda Provinsi Papua Selatan ini bahwa perbaikan infrastruktur mesti harus dilakukan khususnya selokan, parit termasuk drainase. Bahkan dirinya sudah meminta kepada gubernur Papua Selatan untuk menetapkan bagian mana yang akan menjadi kewenangan provinsi dan bagian mana yang menjadi kewenangan kabupaten sehingga bisa melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Merauke di Merauke.
‘’Waan dan Sabon, peristiwanya berulang-ulang setiap tahunnya. Ada banjir rob di sana dan ini menjadi bagian yang harus kita kaji dengan baik, sehingga peristiwa itu meski berulang-ulang terjadi tapi kita punya cara untuk mengatasi persoalan itu,’’ tandasnya.
Bupati juga menjelaskan bahwa urusan wajib seperti Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur, urusan sosial dan ketenteraman dan ketertiban masyarakat harus menjadi perhatian pihaknya. ‘’Khusus untuk urusan Pendidikan, sampai sekarang masih banyak yang harus kita bereskan,’’ katanya.
