“Terutama untuk mereka pemilih muda,” katanya. Mudahnya ke arah nontunai untuk berbagai keperluan. Semisal, untuk token listrik dan kuota internet. Untuk itu, dia mengajak seluruh lapisan masyarakat menolak politik membeli suara tersebut.
Peningkatan anggaran dana bansos juga disorot perguruan tinggi, dalam diskusi bertema Bansos Pengentasan Kemiskinan atau Tujuan Politik, Guru Besar Universitas Paramadina Didin Damanhuri menuturkan bahwa saat ini dana bansos meningkat sebanyak Rp 53,6 triliun. Dari 2023 hanya sebesar Rp 443,5 triliun menjadi Rp 496,8 triliun pada 2024. “Problemnya penggelontoran dana bansos ini saat akan Pilpres, hingga bisa menjadi alat politik,” ujarnya.
Kondisi itu diperkuat dengan sejumlah hal. Diantaranya, pembagian dilakukan oleh Presiden Jokowi, bukan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang memang kewenangannya. “Apalagi bansos dilabeli paslon tertentu. Bahkan ada pesan bila bansos tidak dilanjutkan bila Capres1 dan Capres 3 yang menang,” urainya.
Dia menuturkan bahwa dalam lima tahun terakhir masuk dalam fase Jokowi yang tergoda neo otoritarianisme. Pada 2019, yang awalnya kekuasaan parlemen hanya 65 persen menjadi 85 persen. “Lalu menginginkan tiga periode yang dikonter Ketum PDIP. Akhirnya mencalonkan anaknya Gibran Rakabuming Raka,” paparnya.
Apakah bansos akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Dia mengatakan, saat ini tingkat ketimpangan atau gini rasio justru meningkat dengan menyentuh 0,4. Tingkat ketimpangan 0,4 itu menunjukkam bahwa kesejahteraan tidak berhubungan dengan bansos yang dibagikan Jokowi. “Pertumbuhan ekonomo yang mencapai 5 persen itu juga terfokus ke perusahaan besar,” ujarnya.
Seharusnya bila kondisi ekonomi dan politik normal, bansos masuk dalam jaminan sosial. Seperti BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan. “Bansos harus terinstitusikan. Bansos didistribusikan lembaga independen,” jelasnya.
“Terutama untuk mereka pemilih muda,” katanya. Mudahnya ke arah nontunai untuk berbagai keperluan. Semisal, untuk token listrik dan kuota internet. Untuk itu, dia mengajak seluruh lapisan masyarakat menolak politik membeli suara tersebut.
Peningkatan anggaran dana bansos juga disorot perguruan tinggi, dalam diskusi bertema Bansos Pengentasan Kemiskinan atau Tujuan Politik, Guru Besar Universitas Paramadina Didin Damanhuri menuturkan bahwa saat ini dana bansos meningkat sebanyak Rp 53,6 triliun. Dari 2023 hanya sebesar Rp 443,5 triliun menjadi Rp 496,8 triliun pada 2024. “Problemnya penggelontoran dana bansos ini saat akan Pilpres, hingga bisa menjadi alat politik,” ujarnya.
Kondisi itu diperkuat dengan sejumlah hal. Diantaranya, pembagian dilakukan oleh Presiden Jokowi, bukan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang memang kewenangannya. “Apalagi bansos dilabeli paslon tertentu. Bahkan ada pesan bila bansos tidak dilanjutkan bila Capres1 dan Capres 3 yang menang,” urainya.
Dia menuturkan bahwa dalam lima tahun terakhir masuk dalam fase Jokowi yang tergoda neo otoritarianisme. Pada 2019, yang awalnya kekuasaan parlemen hanya 65 persen menjadi 85 persen. “Lalu menginginkan tiga periode yang dikonter Ketum PDIP. Akhirnya mencalonkan anaknya Gibran Rakabuming Raka,” paparnya.
Apakah bansos akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Dia mengatakan, saat ini tingkat ketimpangan atau gini rasio justru meningkat dengan menyentuh 0,4. Tingkat ketimpangan 0,4 itu menunjukkam bahwa kesejahteraan tidak berhubungan dengan bansos yang dibagikan Jokowi. “Pertumbuhan ekonomo yang mencapai 5 persen itu juga terfokus ke perusahaan besar,” ujarnya.
Seharusnya bila kondisi ekonomi dan politik normal, bansos masuk dalam jaminan sosial. Seperti BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan. “Bansos harus terinstitusikan. Bansos didistribusikan lembaga independen,” jelasnya.
