"Saat ini untuk penebalan bantuan sosial akan diberikan tambahan dana Rp 200 ribu per bulan untuk 2 bulan kepada penerima sasaran kelompok penerima manfaat untuk program kartu sembako sebesar 18,3 juta kelompok penerima
 Menurut salah seorang aparat kampung, Dodi Dolleng, kekeliruan ini terjadi akibat data penerima Bansos yang tidak selaras antara data pemerintah kota dengan pemerintah kampung.
  Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo berharap penyaluran PKH ini segera dicairkan. "Diharapkan bantuan ini bisa segera disalurkan, mengingat sebentar lagi masuk hari raya Idul Fitri," ujar Abisai Rollo di sela sidak pasar di Kota Jayapura
 Untuk diketahui jumlah keseluruhan penerimaan Bansos di distrik Abepura dari delapan kelurahan tiga kampung kurang lebih sekira 2.400 lebih. Dari jumlah itu sebanyak 1.651 penerimaan PKH.
 Penyerahan bantuan dana Bansoss dan PKH ini secara simbolis diserahkan Bupati  Nahor Nekwek kepada LMA dan selanjutnya LMA menyerahkan kepada 5 Kepala Distrik se-kabupaten Yalimo. Selanjutnya dari para kepala distrik menyerahkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
Lindra mengatakan, akibat banyaknya data yang menjadi temuan tersebut, proses penyaluran bansos kepada masyarakat penerima manfaat pun harus dilakukan satu hari satu distrik untuk mengantisipasi resiko yang kemungkinan terjadi.
 Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Di Kota Jayapura, contohnya beberapa distrik dan kelurahan telah menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat yakni Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Abepura.
 Data DTKS tersebut nantinya akan diverifikasi atau di update lagi ke Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). "Disini rata-rata penerimaan ada yang di Kantor Pos (diterima langsung tunai), dan di Bank BNI lewat rekening. Bantuan tersebut dikirim dari kementerian ke masing-masing penerima manfaat," ungkapnya.
Bahkan diduga ada oknum ASN yang menjual kembali Bansos tersebut kepada masyarakat. Adapun keluhan ini disampaikan oleh masyarakat saat kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Kota Jayapura, Deli Lusyana Watak. Deli mengaku dari agenda kelilingnya ke lima distrik ternyata ada keluhan warga terkait belum menerima Bansos PKH.
  Jika dilihat di Papua terutama di kota Jayapura, sebenarnya tidak sulit untuk menemukan orang-orang miskin. Lalu pertanyaannya mengapa data-data orang miskin di Kota Jayapura levelnya sedikit berbeda.
