Thursday, November 7, 2024
25.7 C
Jayapura

Janji Presiden Harus Diterapkan di Papua

Khususnya Pemberian Subsidi Langsung dan Swasembada Pangan

JAYAPURA – Lima janji Presiden Prabowo dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober lalu harus diterapkan di Papua, khususnya pemberian subsidi langsung dan swasembada pangan.

Sebagaimana lima janji Presiden Prabowo terkait isu ekonomi yaitu pangkas kemiskinan, merombak bantuan masyarakat miskin, swasembada pangan, swasembada energi dan hilirisasi.

Ketua Pusat Studi Pengembangan Ekonomi Inklusi dan Pengentasan Kemiskinan Papua LPPM Uncen, Prof. Dr. Julius Ary Mollet, SE, MBA, MTDev, Dip. lED, Ph.D mengatakan Papua kerap kali menjadi imbas dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat.

“Misalnya harga BBM, memang saat ini pemerintah pusat telah menjalankan program BBM satu harga dengan subsidi. Akan tetapi lebih baik lagi jika subsidi tersebut diberikan langsung kepada penerima,” ucap Julius kepada Cenderawasih Pos, Selasa (29/10).

Baca Juga :  Usulkan FTH Masuk Calender Event Nasional

Lanjutnya, dengan demikian masyarakat bisa langsung menggunakannya. Dan subsidi tersebut bisa tepat sasaran pada mereka yang berhak menerimanya.

Menurutnya, subsidi BBM memiliki beban yang tinggi bagi pemerintah. Sementara pemerintah sedang berupaya memberikan bantuan langsung kepada masyarakat.

“Akan lebih baik jika subsidi BBM ini ditiadakan, sehingga uang yang tadinya disubsidikan bisa diberikan langsung kepada masyarakat,” kata Julius.

“Jika pemerintah tetap bertahan memberikan subsidi BBM, jarang kan masyarakat ekonomi tingkat bawah atau kategori miskin dapat membeli BBM dengan jumlah banyak. Sementara BBM subsidi banyak digunakan masyarakat kategori mampu, ini juga harus dikaji kembali,” terangnya.

Khususnya Pemberian Subsidi Langsung dan Swasembada Pangan

JAYAPURA – Lima janji Presiden Prabowo dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober lalu harus diterapkan di Papua, khususnya pemberian subsidi langsung dan swasembada pangan.

Sebagaimana lima janji Presiden Prabowo terkait isu ekonomi yaitu pangkas kemiskinan, merombak bantuan masyarakat miskin, swasembada pangan, swasembada energi dan hilirisasi.

Ketua Pusat Studi Pengembangan Ekonomi Inklusi dan Pengentasan Kemiskinan Papua LPPM Uncen, Prof. Dr. Julius Ary Mollet, SE, MBA, MTDev, Dip. lED, Ph.D mengatakan Papua kerap kali menjadi imbas dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat.

“Misalnya harga BBM, memang saat ini pemerintah pusat telah menjalankan program BBM satu harga dengan subsidi. Akan tetapi lebih baik lagi jika subsidi tersebut diberikan langsung kepada penerima,” ucap Julius kepada Cenderawasih Pos, Selasa (29/10).

Baca Juga :  Sah, Tiga Politisi Wakili Papua ke Senayan

Lanjutnya, dengan demikian masyarakat bisa langsung menggunakannya. Dan subsidi tersebut bisa tepat sasaran pada mereka yang berhak menerimanya.

Menurutnya, subsidi BBM memiliki beban yang tinggi bagi pemerintah. Sementara pemerintah sedang berupaya memberikan bantuan langsung kepada masyarakat.

“Akan lebih baik jika subsidi BBM ini ditiadakan, sehingga uang yang tadinya disubsidikan bisa diberikan langsung kepada masyarakat,” kata Julius.

“Jika pemerintah tetap bertahan memberikan subsidi BBM, jarang kan masyarakat ekonomi tingkat bawah atau kategori miskin dapat membeli BBM dengan jumlah banyak. Sementara BBM subsidi banyak digunakan masyarakat kategori mampu, ini juga harus dikaji kembali,” terangnya.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya