JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika setempat menyebut revisi tata ruang Provinsi Papua, sementara berproses dan cukup panjang setelah dilakukan sinkronisasi dengan Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) pada 30 Maret 2023.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jeri Agus Yudianto menyampaikan, selanjutnya dilakukan pembahasan lintas sektor di tingkat pusat beberapa waktu lalu.
“Dalam revisi tata ruang Provinsi Papua, juga memperhatikan potensi – potensi ekonomi yang sangat mungkin dikembangan yang tersebar di dua wilayah adat Mamta dan Saireri dalam delapan kabupaten dan satu kota,” terang Jeri kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (27/5).
Lanjut Jeri, selain potensi ekonomi. Juga meperhatikan isu strategis kewilayahan dengan tujuan utamanya adalah mewujudkan tata ruang yang berbasis agroindustri, perikanan dan pariwisatra bagi kesejahtaraan masayarakat.
“Dengan tetap melindungi hak kelola masyarakat adat, yang maju dan berdaya saing serta berkelanjutan,” ungkapnya.
Selain itu kata Jeri, untuk perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua pasca daerah otonomi baru belum dapat perkembangan terkini. Mengingat angka IPM yang dirilis oleh BPS masih menggunakan data agregat Provinsi Papua dengan 29 kabupaten/kota dan belum terpilah berdasarkan 4 provinsi hasil pemekaran di Provinsi Papua.
“Tentunya untuk indeks pembangunan manusia kita menunggu rilis BPS perkembangan IPM pasca DOB,” pungkasnya. (fia/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika setempat menyebut revisi tata ruang Provinsi Papua, sementara berproses dan cukup panjang setelah dilakukan sinkronisasi dengan Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) pada 30 Maret 2023.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jeri Agus Yudianto menyampaikan, selanjutnya dilakukan pembahasan lintas sektor di tingkat pusat beberapa waktu lalu.
“Dalam revisi tata ruang Provinsi Papua, juga memperhatikan potensi – potensi ekonomi yang sangat mungkin dikembangan yang tersebar di dua wilayah adat Mamta dan Saireri dalam delapan kabupaten dan satu kota,” terang Jeri kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (27/5).
Lanjut Jeri, selain potensi ekonomi. Juga meperhatikan isu strategis kewilayahan dengan tujuan utamanya adalah mewujudkan tata ruang yang berbasis agroindustri, perikanan dan pariwisatra bagi kesejahtaraan masayarakat.
“Dengan tetap melindungi hak kelola masyarakat adat, yang maju dan berdaya saing serta berkelanjutan,” ungkapnya.
Selain itu kata Jeri, untuk perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua pasca daerah otonomi baru belum dapat perkembangan terkini. Mengingat angka IPM yang dirilis oleh BPS masih menggunakan data agregat Provinsi Papua dengan 29 kabupaten/kota dan belum terpilah berdasarkan 4 provinsi hasil pemekaran di Provinsi Papua.
“Tentunya untuk indeks pembangunan manusia kita menunggu rilis BPS perkembangan IPM pasca DOB,” pungkasnya. (fia/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
