Ia juga menyoroti kebijakan afirmasi bagi Orang Asli Papua (OAP). Menurutnya, afirmasi merupakan kebijakan penting untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan memperbaiki ketimpangan sumber daya manusia di Papua, tetapi pelaksanaannya harus transparan dan akuntabel.
“Afirmasi harus kita jaga. Afirmasi merupakan instrumen keadilan dan keberpihakan negara kepada masyarakat Papua. Tetapi afirmasi tidak boleh menjadi komoditas. Afirmasi bukan ruang untuk nepotisme, manipulasi atau transaksi. Karena itu, mekanisme afirmasi harus transparan, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya. (jim/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Ia juga menyoroti kebijakan afirmasi bagi Orang Asli Papua (OAP). Menurutnya, afirmasi merupakan kebijakan penting untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan memperbaiki ketimpangan sumber daya manusia di Papua, tetapi pelaksanaannya harus transparan dan akuntabel.
“Afirmasi harus kita jaga. Afirmasi merupakan instrumen keadilan dan keberpihakan negara kepada masyarakat Papua. Tetapi afirmasi tidak boleh menjadi komoditas. Afirmasi bukan ruang untuk nepotisme, manipulasi atau transaksi. Karena itu, mekanisme afirmasi harus transparan, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya. (jim/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
