Menurut Christian, dana bagi hasil (DBH) juga menjadi salah satu sumber yang akan dimasukkan dalam perubahan APBD. Sejumlah dana yang sebelumnya diperkirakan baru masuk pada Desember ternyata telah diterima pemerintah daerah.
“Bagi hasil yang sedang dalam tahap proses, biasanya ini masuknya di Desember. Tapi ternyata ada dana bagi hasil yang sudah masuk di kita dengan beberapa PAD yang belum tuntas,” jelasnya.
Christian mengungkapkan, terdapat sejumlah DBH yang belum masuk dalam perencanaan awal APBD 2026. DBH yang bersumber dari sektor Freeport, kelautan dan bea cukai disebut nilainya hampir mencapai Rp100 miliar.
“Kita punya DBH tidak masuk dalam jumlah besar, karena ini ada DBH Freeport, laut, bea cukai yang jumlahnya hampir Rp100 miliar. Padahal itu sudah masuk dalam program rencana kegiatan. Itu yang membuat kita terpengaruh,” katanya.
Ia menyebut kondisi tersebut turut memengaruhi penyusunan belanja daerah karena sejumlah sumber pendapatan yang sebelumnya direncanakan belum masuk dalam APBD awal. “Pada intinya dalam perencanaan awal APBD tahun 2026 ternyata banyak sumber yang tidak masuk. Dan itu mempengaruhi belanja kita,” ujarnya.
Selain membahas sumber pendapatan, Pemprov Papua juga akan mendiskusikan penggunaan dana cadangan yang telah tersedia sejak masa pemerintahan Lukas Enembe bersama DPR Papua.
“Kita juga akan diskusikan dana cadangan yang selama ini sejak Lukas Enembe. Ini kita akan diskusikan dengan teman-teman DPR,” terangnya.
Menurut Christian, dana bagi hasil (DBH) juga menjadi salah satu sumber yang akan dimasukkan dalam perubahan APBD. Sejumlah dana yang sebelumnya diperkirakan baru masuk pada Desember ternyata telah diterima pemerintah daerah.
“Bagi hasil yang sedang dalam tahap proses, biasanya ini masuknya di Desember. Tapi ternyata ada dana bagi hasil yang sudah masuk di kita dengan beberapa PAD yang belum tuntas,” jelasnya.
Christian mengungkapkan, terdapat sejumlah DBH yang belum masuk dalam perencanaan awal APBD 2026. DBH yang bersumber dari sektor Freeport, kelautan dan bea cukai disebut nilainya hampir mencapai Rp100 miliar.
“Kita punya DBH tidak masuk dalam jumlah besar, karena ini ada DBH Freeport, laut, bea cukai yang jumlahnya hampir Rp100 miliar. Padahal itu sudah masuk dalam program rencana kegiatan. Itu yang membuat kita terpengaruh,” katanya.
Ia menyebut kondisi tersebut turut memengaruhi penyusunan belanja daerah karena sejumlah sumber pendapatan yang sebelumnya direncanakan belum masuk dalam APBD awal. “Pada intinya dalam perencanaan awal APBD tahun 2026 ternyata banyak sumber yang tidak masuk. Dan itu mempengaruhi belanja kita,” ujarnya.
Selain membahas sumber pendapatan, Pemprov Papua juga akan mendiskusikan penggunaan dana cadangan yang telah tersedia sejak masa pemerintahan Lukas Enembe bersama DPR Papua.
“Kita juga akan diskusikan dana cadangan yang selama ini sejak Lukas Enembe. Ini kita akan diskusikan dengan teman-teman DPR,” terangnya.
