Site icon Cenderawasih Pos

Program PPPK Jadi  Kendala Ketersediaan Guru di YPPK

Veronika Urip Indiastuti, Ketua Badan Pengurus YPPK Provinsi Papua. (foto:Karel/Cepos)

JAYAPURA-Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK) Provinsi Papua Veronika Urip Indiastuti mengatakan di usia 50 Tahun, YPPK telah memiliki 134 sekolah, masing masing tersebar di Kota Jayapura,2 Kabupaten Jayapura, Keerom, Pegunungan Bintang dan Jayawijaya.

   “Kalau di tahun 2024 ini, kami baru buka dua sekolah baru yaitu SMP YPPK Juru Selamat Jayapura di Koya Timur, dan SMK St. Fransiskus Asisi Kimbim, di Jayawijaya,” jelas Veronika pada acara jalan sehat memeriahkan HUT YPPK Ke-50 di SMA Katada, Kamis (22/8) kemarin.

  Perkembangan dari waktu ke waktu cukup signifikan, salah satunya peserta didik. Sekolah yang dirintis oleh para misionaris ini, kata dia, cukup diminati masyarakat di tanah Papua.

  Perkembangan ini tidak terlepas daripada visi dan misi, dimana salah satu yang menjadi prioritas menyeleksi tenaga guru yang punya kualitas dan kuantitas yang tinggi. “Setiap 6 bulan tenaga guru di YPPK direvisi, bagi yang hasilnya baik akan dilanjutkan, demikian yang tidak akan dipertimbangkan, ini salah satu langkah untuk mendorong kualitas pendidikan di YPPK,” jelasnya.

  Khusus di Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapuea, hampir semua sekolah berakreditasi baik. Sementara itu untuk sekolah di daerah terluar, masih berupaya untuk meningkatkan kualitas baik tenaga guru maupun fasilitas pendukung.

   “Dalam hal penerapan kurikulum merdeka, kalau Kota Jayapura dan Jayapura sudah diterapkan, tapi Kerom dan di daerah Pegunungan masih kita dorong,” ujarnya.

  Terlepas dari perkembangan yang ada, menjadi kendala YPPK saat ini, pemenuhan tenaga guru. Hal itu terjadi pasca adanya program PPPK.  Tenaga Guru YPPK yang meski lama mengabdi, akan tetapi jika terpilih dalam progam PPPK, tenaga guru ini akan dipindahkan sekolah negeri. Kondisi ini menyebabkan keterrsediaan guru di YPPK semakin berkurang.

   Selain itu kendala yang ada terkait kesekahtraan tenaga guru. Sebab pengelolahan YPPK ini masih dilakukan secara mandiri. “Kami ini tidak punya sumber pendukung, sumber utama hanya dari sekolah, jadi ini juga kendala Kami,” kata Veronika.

   Pihaknya mengharapkan adanya kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, setiap guru guru yang lulus PPPK, ataupun ASN, dapat ditempatkan di yayasan. Sehingga membantu memenuhi kebutuhan yang ada terutama dalam hal kesejahtraan guru.

  “Kalau ada ASN yang masuk di YPPK, itu sangat membantu Kami, tapi uang ada saat ini semua masih dibiayai YPPK, Kami  kedepannya ada kebijakan untuk penempatan tenaga guru ASN untuk yayasan,” harapnya. (rel/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Exit mobile version