JAYAPURA – Penjabat Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun, meminta seluruh Organiasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua untuk memetakan prioritas kegiatan yang berdampak pada pemulihan ekonomi daerah, pada monitoring evaluasi (Monev) penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Hal itu disampaikan Ridwan pada kegiatan bimbingan teknis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI), serta monitoring dan evaluasi penyerapan APBD Tahun Anggaran 2023, di Kantor Gubernur Papua, Senin (23/10)
“Peralihan aplikasi SIPD menjadi SIPD-RI merupakan penyempurnaan dan jembatan penghubung antara konsep transformasi Pemerintah Daerah, ke dalam sistem Pemerintah berbasis elektronik untuk mendorong inovasi percepatan digitalisasi bagi seluruh Pemerintah Daerah,” kata Ridwan.
Ridwan menyebut, Bimtek dan Monev merupakan langkah proaktif kita dalam menghadapi tantangan yang kompleks dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Dengan pemanfaatan SIPD-RI ini, kita dalam perencanaan dan penganggaran dapat meminimalisir duplikasi anggaran. Tidak ada kegiatan yang tidak direncanakan, nilai anggaran lebih terukur, efisiensi komponen belanja pendukung kegiatan, standarisasi kegiatan dan harga serta akan lebih mudah dalam pengendalian program,” bebernya.
Menurut Ridwan, melalui Monev penyerapan APBD. Bisa memetakan prioritas kegiatan yang berdampak pada pemulihan ekonomi daerah secara khusus kita dapat mewujudkan dan mensejahterakan masyarakat Orang Asli Papua (OAP) yang ditandai dengan pengurangan kemiskinan ekstrim, penanganan stunting peningkatan ketahanan pangan dan pengurangan pengangguran.
“Melalui kesempatan ini, saya mengajak seluruh peserta dari setiap SKPD untuk terlibat secara aktif dalam setiap sesi, berdiskusi secara konstruktif dan memanfaatkan kesempatan secara baik. Saya bersama Plh. Sekretaris Daerah akan memantau langsung kegiatan ini. Setelah kegiatan ini seluruh SKPD dapat langsung melakukan penginputan melalui SIPD- RI,” pungkasnya. (fia/tri)
