Sementara itu dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi, menurut Mesak hal utama yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua dari kerjsama ini adalah memberi ruang bagi masyarakat Papua menikmati hasil kerjsama yang ada.
Misalnya mendorong pelaku UMKM berjualan di daerah perbatasan, tapi juga membuka fasilitas bisnis di daersh perbatasan, akan tetapi dengan catatan, usaha menegah ini harus dikelola oleh orang asli Papua (OAP).
Pasalnya menurut dia, selama ini yang terjadi justru penikmat pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan itu didominasi masyarakat non Papua. Padahal sangat menjadi peluang bagi masyarakat setempat menjual hasil bumi mereka kepada warga PNG.
“Jangan sampai di kemudian hari kerjasama ini hanya untuk memperkaya orang luar, sementara orang Papua menjadi penonton saja,” tuturnya.
Hal lain, pemerintah daerah harus mulai memikirkan tentang pengelolahan wisata yang ada di daerah perbatasan. Wisata ini sangat berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Hanya saja selama ini, belum dimanfaatkan dengan baik. Sehingga akibatnya wisatawan yang datang ke Papua hanya fokus ke Lintas Batas, sementara wisata yang ada disekitar itu tidak dinikmati.
“Banyak potensi menjadi wisata di daerah perbatasan, mestinya ini dikelola dengan baik, sehingga menjadi sumber PAD untuk kita di Papua,” ujarnya.
Diapun mengatakan hubungan politik antara Indonesia dengan PNG sudah berjalan sejak lama. Sehingga masyarakat PNG selama ini terutama yang ada di Vanimo, masih sering menjuak hasil bumi ataupun memasokan kebutuhan pokoknya Kota Jayapura Papua.
“Kita harapkan pemerintah mulai menyiapkan infrastruktur ataupun SDM kita di Papua, sehingga kerjasama ini betul-betul memberi manfaat untuk pertumbuhan ekonomi,” harapnya. (rel/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
