JAYAPURA-Kunjungan Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw ke kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) di Jl Samratulangi Jayapura mendapatkan pemandangan yang mencengangkan. Jhon Banua tiba pukul 11.00 WIT dan langsung diajak ke ruang transit yang terdiri hanya ada 1 meja dan beberapa kursi. Ruangan ini hanya beberapa meter dengan bentuk memanjang. Disini ia mendapat penjelasan bahwa gedung MRP masih banyak kekurangan.
Sejatinya jadwal kunjungan ini sudah diagendakan jauh – jauh hari namun baru terlaksana Senin kemarin. Meski telah diresmikan sejak Desember 2022 lalu namun ternyata hingga kini masih banyak ruangan yang kosong. Meja dan kursi tidak tersedia sehingga bisa dibilang aktifitas digedung Tifa tersebut tidak maksimal. Kedatangan Ketua DPRP ini disambut langsung Ketua MRP, Nerlince Wamuar.
“Biasa kami transit disini sebelum naik dan kadang ruangan ini juga dipakai untuk rapat-rapat pokja. Pakainya bergantian,” kata, Nerlince Wamuar, Senin (22/4).
Kondisi gedung seperti itu tak ditampik bahkan beberapa waktu lalu karena belum juga diisi akhirnya ia berinisiatif untuk membawa meja dan kursi sendiri dari rumah. “Kemarin memang sempat bawa dari rumah, tapi setelah ada meja akhirnya saya kembalikan. Gedung megah tapi dalamnya kosong,” jelas Nerlince.
Bahkan setibanya di ruang sidang ternyata ruangan ini lantainya belum ditutupi keramik ataupun karpet. Panggung ruang sidang juga masih berlantai plywood dan belum tertutup karpet.
Lalu beberapa kursi para anggota nampak mulai rusak. Kondisi MRP beberapa hari terakhir memang sedang tidak kondusif buntut protes para anggotanya terhadap sekretaris MRP. Malah pagi hari tadi pintu gerbang digembok dan seluruh staf dipulangkan sehingga ketika kunjungan ketua DPR ini terpaksa anggota MRP melayani dirinya sendiri. Microphone juga tidak berbunyi karena tidak ada petugasnya.
“Saya prihatin sebab ruangan ini belum layak disebut MRP. Gedung mewah tapi belum standart, kata Jhony Banua. “Bayangkan jika ada tamu dari Aceh dan masuk kesini kemudian melihat kondisi yang ada. Ini kurang baik,” bebernya.
Setelah pertemuan ini kata Jhony nanti ia meminta Komisi I untuk mengecek lagi.
“Saya juga akan minta Pj Gubernur dan Bapedda untuk membicarakan soal kondisi gedung MRP. Saya akan coba gunakan hak politik mendahului APBD menggunakan ijin prinsip untuk membicarakan kondisi gedung,” tutupnya.
Jhony menjelaskan bahwa agendanya ke MRP adalah untuk membahas isu terkini di Papua. Salah satunya adalah yang berkaitan tentang hak politik Orang Asli Papua maupun kepala daerah yang juga orang Papua.
“MRP adalah salah satu wajah pemerintah dalam konteks Otsus tapi kalau kondisinya seperti ini tentu sangat memprihatinkan. Kami akan coba bahas dengan Pj Gubernur maupun Pj Sekda untuk sama – sama dicarikan solusinya,” imbuhnya. (ade/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
