JAYAPURA-Proses pelantikan 11 kursi pengangkatan melalui jalur Otonomi Khusus (Otsus) di DPR Papua (DPRP) dipastikan akan segera terlaksana. Kepastian ini muncul setelah DPR Papua menyetujui anggaran pelantikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025 yang resmi ditetapkan pada Jumat (19/9).
Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, menegaskan bahwa anggaran untuk pelantikan 11 anggota DPR Papua dari jalur pengangkatan telah dialokasikan dan tidak perlu diragukan lagi.
“Untuk rincian anggaran saya tidak hafal, tapi yang pasti sudah dianggarkan di dalam APBD Perubahan. Segala kegiatan tentu membutuhkan biaya, dan kita pastikan anggaran pelantikan sudah ada di APBD Perubahan,” ungkap Fatoni kepada awak media usai mengikuti sidang menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRP, Kamis (18/9).
Meski demikian, Fatoni mengakui bahwa realisasi pelantikan masih menunggu proses teknis penetapan penggunaan anggaran. Menurutnya, prosedur tersebut perlu dilalui agar agenda resmi pelantikan dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.
JAYAPURA-Proses pelantikan 11 kursi pengangkatan melalui jalur Otonomi Khusus (Otsus) di DPR Papua (DPRP) dipastikan akan segera terlaksana. Kepastian ini muncul setelah DPR Papua menyetujui anggaran pelantikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025 yang resmi ditetapkan pada Jumat (19/9).
Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, menegaskan bahwa anggaran untuk pelantikan 11 anggota DPR Papua dari jalur pengangkatan telah dialokasikan dan tidak perlu diragukan lagi.
“Untuk rincian anggaran saya tidak hafal, tapi yang pasti sudah dianggarkan di dalam APBD Perubahan. Segala kegiatan tentu membutuhkan biaya, dan kita pastikan anggaran pelantikan sudah ada di APBD Perubahan,” ungkap Fatoni kepada awak media usai mengikuti sidang menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRP, Kamis (18/9).
Meski demikian, Fatoni mengakui bahwa realisasi pelantikan masih menunggu proses teknis penetapan penggunaan anggaran. Menurutnya, prosedur tersebut perlu dilalui agar agenda resmi pelantikan dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.
