JAYAPURA-Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasiional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Papua menggelar kegiatan kegiatan Rekonsiliasi Stunting bersama Pemerintah Provinsi Papua, di Hotel Horison Padang Bulan, Kota Jayapura, Senin (21/11).
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Drs. Nerius Auparay, M.Si menyampaikan Penyiapan sumber daya manusia merupakan hal penting dalam pembangunan. Namun dalam upaya penyiapan sumber daya manusia, terdapat beberapa permasalahan yang muncul, salah satunya adalah permasalahan stunting.
Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan tinggi badannya yang di bawah standar.
Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, kata Nerius, angka prevalensi stunting Indonesia adalah 24,4 persen. Sementara hasil studi yang sama menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting Provinsi Papua tercatat berada di angka 29,5 persen di tahun 2021.
“Angka ini menunjukkan bahwa tingkat prevalensi stunting Provinsi Papua masih di atas rata-rata nasional,” ujar Nerius
Nerius mangatakan untuk mencapai target nasional yakni angka Prevalesni stunting turun menjadi 14 persen di Tahun 2024, maka Provinsi Papua membutuhkan angka penurunan stunting sebesar 15,5 persen selama 3 tahun ke depan, atau pertahunnya turun 5 persen. Hal tersebut tentunya membutuhkan gerakan extra ordinary atau luar biasa dari sisi program kegiatan dan pendanaan.
“Untuk memwujud target tersebut, dibutuhkan intervensi menyeluruh pada aspek sensitif seperti pemenuhan akses air minum bersih, sanitasi, pembangunan kawasan lingkungan dan perumahan yang layak huni, kemudian penanggulangan kemiskinan, pendidikan serta aspek spesifik seperti pemenuhan asupan makanan, pencegahan infeksi, pemantauan status gizi ibu, maupun penanganan penyakit menular dan peningkatan kesehatan lingkungan,” terang Nerius.
Dalam upaya menguatkan komitmen, Nerius menyebutkan hal ini perlu peran serta pemerintah daerah dan stakeholder untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting di Papua.
“Kegiatan Rekonsiliasi Stunting tingkat provinsi ini melibatkan seluruh anggota TPPS Provinsi Papua, Tim Satgas Stunting Provinsi Papua, Perwakilan TPPS kabupaten/kota yang diwakili Kepala OPD-KB kabupaten/kota se Provinsi Papua, serta mitra kerja terkait,” ujar Nerius disela kegiatan dengan tema
Sinergitas TPPS Tingkat Provinsi Papua Dalam Rangka Capaian Target Penurunan Prevalensi Stunting 14% di Tahun 2024”.
Saat ini, kata Nerius, upaya BKKBN untuk menekan kasus prevalensi stunting di Papua telah dilakukan berbagai upaya seperti dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting . “Untuk tingkat Provinsi sebanyak 28 TPPS, kemudian di tingkat Kabupaten /kota, sebanyak 526 anggota TPPS , sementara di Tingkat Kecamatan/Distrik, ada 4.488 TPPS ,” terang Nerius
Selain itu pihaknya juga telah melaksanakan Pemberdayaan KB dalam rangka penurunan stunting di setiap kampung di 25 kabupaten/kota se Provinsi Papua. Kemudian pelaksanaan layanan audit Stunting, manajemen Kasus Stunting tingkat Kab/Kota, dan koordinasi Intensifikasi pelayanan KB di faskes pada 25 kabupaten/kota se-Provinsi Papua.
“ Kami juga terus menggalakan kampanye Percepatan Penurunan Stunting, dan pelatihan kepada 17, 385 Tim Pendamping Keluarga yang telah siap melakukan pendampingan kepada keluarga yang berisiko stunting di Provinsi Papua,” beber Nerius.
Nerius mengharapkan melalui kegiatan tersebut dapat menjadi media monitoring dan evaluasi terhadap capaian perkembangan program program yang mendukung percepatan penurunan stunting di masing masing lintas sektor. Guna untuk mengetahui permasalahan maupun hambatan yang dihadapi di masing masing bidang atau daerah.
“Kami harapkan bisa melalui forum ini, pelaksanaan program percepatan penurunan stunting dapat dilakukan secara optimal,” harap Nerius.
Kepala Dinas Kesehatan Papua, Dr. Robby Kayame, SKM, M.Kes, berpesan agar semua pihak bekerjasama dalam penurunan Stunting di Papua, lebih memperhatikan kesehatan dan gizi pada ibu Hamil dan anak.
“Melalui program penanganan stunting, dan dengan kerjasama yang baik ini, saya optimis Provinsi Papua dapat memenuhi target penurunan stunting yang telah ditetapkan. Kami juga mengajak seluruh stakeholder, untuk turut memberikan dukungan melalui aksi nyata di sektor masing-masing dalam rangka menekan angka stunting di Provinsi Papua,” pinta Robby. (rel/tri)
