JAYAPURA-Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 tidak boleh berhenti sebatas dokumen administratif. Melainkan, Renstra harus menjadi instrumen utama yang tajam, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua, Aryoko AF Rumaropen, saat membacakan sambutan gubernur dalam Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra di Jayapura, Selasa (20/1).
Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyatukan arah dan komitmen seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam merancang pembangunan Papua lima tahun ke depan.
“Ini bukan agenda rutin. Forum ini menentukan apakah perencanaan kita benar-benar menjawab kebutuhan rakyat atau sekadar menggugurkan kewajiban,” ujar Aryoko.
Gubernur Papua menggarisbawahi empat hal krusial. Pertama, keselarasan Renstra dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua, kebijakan nasional, serta program kabupaten dan kota agar tidak terjadi tumpang tindih maupun pemborosan anggaran.
Kedua, ketajaman target kinerja, mulai dari indikator, sasaran program, hingga lokasi kegiatan yang harus jelas dan terukur. Ketiga, fokus pada isu-isu strategis daerah, seperti pengurangan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penguatan infrastruktur dasar dan kualitas layanan publik.
Keempat, penguatan partisipasi para pemangku kepentingan agar Renstra benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Papua. “Setiap rupiah anggaran harus memberi dampak nyata dan efek pengganda bagi kesejahteraan rakyat,” tegas Fakhiri.
