Ia mengatakan, keluhan serupa disampaikan sejumlah kepala daerah saat mendampingi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Jayapura untuk meninjau ruas jalan Yoka-Puai.
Denny menilai, pemerintah daerah seharusnya diberikan kesempatan menyampaikan kebutuhan prioritas sebelum pemerintah pusat menetapkan peruntukan dana.
Sebab, pemerintah daerah dinilai lebih memahami persoalan dan kebutuhan pembangunan di wilayahnya masing-masing.
“Dikasih uang, tapi sudah dikasih kamar-kamarnya. Sudah dikasih tahu bahwa uang ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Sedangkan yang tahu di daerah itu kita. Kita yang tahu Otsus ini dipakai untuk kekurangan yang mana,” katanya.
Denny menyebut kondisi tersebut juga menjadi tantangan bagi jajaran pemerintah daerah, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dalam menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Ia menegaskan, pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Namun, penentuan prioritas program semestinya berangkat dari kebutuhan daerah. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Ia mengatakan, keluhan serupa disampaikan sejumlah kepala daerah saat mendampingi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Jayapura untuk meninjau ruas jalan Yoka-Puai.
Denny menilai, pemerintah daerah seharusnya diberikan kesempatan menyampaikan kebutuhan prioritas sebelum pemerintah pusat menetapkan peruntukan dana.
Sebab, pemerintah daerah dinilai lebih memahami persoalan dan kebutuhan pembangunan di wilayahnya masing-masing.
“Dikasih uang, tapi sudah dikasih kamar-kamarnya. Sudah dikasih tahu bahwa uang ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Sedangkan yang tahu di daerah itu kita. Kita yang tahu Otsus ini dipakai untuk kekurangan yang mana,” katanya.
Denny menyebut kondisi tersebut juga menjadi tantangan bagi jajaran pemerintah daerah, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dalam menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Ia menegaskan, pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Namun, penentuan prioritas program semestinya berangkat dari kebutuhan daerah. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
