JAYAPURA-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua menargetkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2025 dapat mencapai 99 persen hingga 31 Desember mendatang. Target tersebut bersumber dari berbagai sektor penerimaan daerah, meliputi pajak daerah, retribusi, serta PAD lainnya.
Plt Kepala Bapenda Papua, Subhan menjelaskan, hingga saat ini realisasi PAD secara umum menunjukkan tren positif. Untuk sektor retribusi daerah, capaian telah berada di atas 80 persen. Meski demikian, pemerintah daerah terus mendorong optimalisasi penerimaan, khususnya untuk menutup potensi kekurangan hingga akhir tahun.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong penerapan sistem pembayaran non-tunai, yaitu sistem digitalisasi pembayaran retribusi daerah melalui EDC dan QRIS Bank Papua, yang telah diluncurkan sebagai bagian dari strategi peningkatan transparansi dan akuntabilitas penerimaan daerah.
“Pembayaran non-tunai menjadi langkah penting untuk meminimalisir potensi kebocoran serta memastikan seluruh penerimaan daerah tercatat dengan baik,” kata Subhan, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (18/12)
Selain itu, sambung Subhan, optimalisasi aset daerah juga menjadi perhatian serius pemerintah. Saat ini, masih banyak aset milik daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber retribusi daerah.
“Kami melihat masih banyak aset daerah yang menganggur dan belum dikelola secara optimal. Ke depan, aset-aset ini akan dimaksimalkan agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD,” ujarnya.
Subhan mengaku, dari sisi jenis penerimaan, pajak kendaraan bermotor (PKB) masih menjadi penyumbang terbesar PAD Papua, disusul oleh pajak air permukaan. Meski capaian retribusi belum sepenuhnya optimal, kondisi tersebut ditopang oleh kinerja sektor pajak lainnya, terutama PKB, yang diproyeksikan berpotensi mengalami over target hingga akhir Desember.
