JAYAPURA – Rencana aksi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk memperingati bulan Agustus sebagai bulan rasis dan sejarah New York Agreement dengan menghimbau seluruh rakyat Papua untuk libur pada 15 Agustus 2024 mendapat penolakan keras dari Tokoh Pemuda Tabi, Paul Ohee.
“Kami Pemuda Tabi dan masyarakat adat Tabi menolak dengan tegas adanya aksi demo pada tanggal 15 Agustus 2024,” tegas Paul Ohee dalam pernyataannya pada, Selasa, (13/8). Paul Ohee dengan tegas menolak rencana aksi KNPB yang dinilai tidak sejalan dengan semangat pembangunan di Papua.
“Kami meminta aparat keamanan menindak dengan tegas aksi KNPB jika melakukan aksi di Kota Jayapura,” ujarnya. Menurut Paul Ohee, Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah final dan tidak perlu diperdebatkan lagi.
“Saat ini, tugas kita adalah membangun negeri ini, menyiapkan sumber daya manusia (SDM) baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur, sosial budaya untuk membangun negeri ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Paul Ohee menegaskan bahwa bulan Agustus merupakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun.
Ia mengajak seluruh rakyat Papua untuk bersama-sama merayakan momen bersejarah tersebut. “Mari kita rayakan bersama HUT ke-79 Republik Indonesia dengan semangat persatuan dan kesatuan,” ajaknya.
Paul Ohee juga menghimbau kepada masyarakat adat Tabi untuk tidak terprovokasi dengan isu-isu yang memecah belah persatuan dan kesatuan, baik secara agama, adat, maupun budaya yang ada di Tanah Tabi.
“Tanah Tabi merupakan tanah damai di mana semua suku, agama, dan ras ada di sini. Sudah sepatutnya kita menjaga kedamaian ini dan jangan lagi ada aksi-aksi yang merugikan masyarakat, khususnya di Kota Jayapura,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa Kota Jayapura adalah kota pluralis dan kota pendidikan bagi semua suku dan agama, sehingga tidak boleh ada aksi-aksi yang mengganggu ketertiban dan keamanan.
“Kota Jayapura adalah kota pluralis dan juga merupakan kota pendidikan bagi semua suku dan agama, sehingga tidak boleh lagi ada aksi-aksi yang terjadi seperti yang sudah pernah terjadi di mana masyarakat di kota ini menjadi korban harta benda dan nyawa,” sambungnya.
Pada akhir pernyataannya, Paul Ohee meminta kepada semua masyarakat di Kota Jayapura dan aparat keamanan untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) khususnya di Tanah Tabi.
“Mari kita jaga kamtibmas bersama demi kedamaian dan kesejahteraan seluruh masyarakat di Tanah Tabi ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Sebinus (45) pemilik Usaha bengkel mengaku setuju dengan aksi yang dilakukan KNPB itu.
Akan tetapi dirinya setuju apabila aksi yang dilakukan kelompok itu berjalan dengan semestinya tidak menggangu ketertiban umum apalagi melakukan anarkis. Dia berharap aksi yang dilakukan oleh KNPB itu tidak seperti yang terjadi pada tahun 2019 yang lalu.
Dimana pada waktu itu kata dia, semua orang marah hingga melakukan perlawanan terhadap kelompok masa yang membakar sejumlah lapak, kios hingga toko dan perkantoran.
“Kalau saya setuju saja, kalau aksinya berjalan dengan baik dan kondusif, tidak menggangu ketertiban umum, dan anarkis. Semoga saja tidak seperti tahun 2019 lalu yang membuat semua orang terutama pedagang di pinggir jalan marah dan Bahakan melakukan perlawanan,” ungkap Sebinus kepada Cenderawasih Pos, Rabu (14/8).
Ditempat berbeda Yuliana (40) pemilik warung mengatakan warungnya akan tutup kalau aksi demo itu terjadi. Karena bukan tidak mungkin menurut dia aksi demo itu pada ujungnya akan anarkis.
“Dulukan begitu, katanya demo ini biasa saja, eh malah semuanya hangus, rumah makan, konter HP, diler motor semuanya yang di pinggir jalan hangus terbakar semua bahkan ada yang dilempar juga,” ujar Yuli.
Tetapi ia percaya pihak keamanan terutama kepolisian akan berkerja dengan profesional.
Sementarav menyikapi rencana aksi di atas Kabag Ops Polresta Jayapura Kota Kompol Clief Gerald P. Duwith menyampaikan bahwa polisi memberi jaminan keamanan bagi warga Kota Jayapura.
Lanjut Kompol Clief, pihaknya akan tetap melakukan langkah-langkah tegas terukur sesuai aturan untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakar di wilayah hukum Polresta Jayapura Kota.
“Tentunya kami tekankan kepada pihak yang akan lakukan aksi bahwa tidak ada Long March, tidak boleh mengumpulkan massa yang kemudian berpotensi membuat stabilitas Kota Jayapura menjadi tidak kondusif,” pungkasnya.
Sayangnya terkait semua kekhawatiran dan larangan yang disampaikan pihak kepolisian, belum ada statemen dari pihak penanggungjawab kegiatan. Warpo Wetipo selaku pentolan KNPB yang dihubungi beberapa kali tidak merespon telepon dari Cenderawasih Pos. (kar/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos