Saturday, April 27, 2024
28.7 C
Jayapura

Pj Gubernur Papua Nahkodai AAKI Papua

JAYAPURA-Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun jadi Ketua Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Papua, periode 2023-2028. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat AAKI, Trubus Rahadiansyah yang melantik secara langsung di Kantor Gubernur, Jumat (13/10).

  Trubus mengatakan, analis kebijakan merupakan suatu profesi yang baru di Indonesia. Namun, AAKI sendiri telah berkembang menjadi satu kekuatan yang cukup baik sebagai partner pemerintah dalam memberikan dukungan yang lebih lanjut.

  “Seorang analis kebijakan dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada lembaga terkait, kemudian membangun sinergitas. Ini yang sangat penting DPP Pusat dan DPW Papua secara khusus mengadakan kegiatan yang sifatnya rutin,” kata Trubus.

  Menurutnya, sinergitas dalam hal program kerja sangat penting. Khususnya program kerja yang tidak saja bermanfaat untuk kelembagaan tapi bagi masyarakat. Karena yang penting itu, bagaimana kebijakan bisa diterima oleh masyarakat.

Baca Juga :  Banyak Aparat Kepolisian Tidak Pahami UU Otsus

  Sementara itu, Ketua DPW AAKI Papua, Ridwan Rumasukun menyatakan, analis kebijakan adalah ASN yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di lingkungan instansi pusat dan daerah, serta kajian dan analisis kebijakan adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik.

JAYAPURA-Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun jadi Ketua Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Papua, periode 2023-2028. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat AAKI, Trubus Rahadiansyah yang melantik secara langsung di Kantor Gubernur, Jumat (13/10).

  Trubus mengatakan, analis kebijakan merupakan suatu profesi yang baru di Indonesia. Namun, AAKI sendiri telah berkembang menjadi satu kekuatan yang cukup baik sebagai partner pemerintah dalam memberikan dukungan yang lebih lanjut.

  “Seorang analis kebijakan dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada lembaga terkait, kemudian membangun sinergitas. Ini yang sangat penting DPP Pusat dan DPW Papua secara khusus mengadakan kegiatan yang sifatnya rutin,” kata Trubus.

  Menurutnya, sinergitas dalam hal program kerja sangat penting. Khususnya program kerja yang tidak saja bermanfaat untuk kelembagaan tapi bagi masyarakat. Karena yang penting itu, bagaimana kebijakan bisa diterima oleh masyarakat.

Baca Juga :  Wujudkan Pemekaran Papua Demi Kesejahteraan Masyarakat Asli

  Sementara itu, Ketua DPW AAKI Papua, Ridwan Rumasukun menyatakan, analis kebijakan adalah ASN yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di lingkungan instansi pusat dan daerah, serta kajian dan analisis kebijakan adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya