JAYAPURA – Kepala Kantor Kemenkumham Papua, Antonius M. Aryobaba mengakui tantangan terbesar Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua adalah menertibkan Lapas Narkotika.
Menurutnya, peredaran Narkotika bergeraknya cepat sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Dimana semua perubahan dan perkembangan yang terjadi ini memang dikendalikan dengan media komunikasi.
“Sehingga kita memang sangat membutuhkan fasilitas-fasilitas untuk pengawasan tentang mobilitas kunjungan dan X-Ray untuk memeriksa barang-barang yang masuk di Lapas Narkotika,” katanya kepada Cenderawasih Pos, Kamis (14/7) kemarin.
Diakuinya, memang di beberapa lapas-lepas tertentu mereka memasang jammer atau alat pengacak sinyal, tapi kalau memasang jammer otomatis area di sekitar Lapas itu jaringan lain semua tidak bisa difungsikan.
“Jadi kalau ada radius yang mendekati dengan pemukiman penduduk masyarakatnya protes sehingga memang saat ini dengan kondisi Lapas Narkotika ya kita sangat berharap untuk petugas kita itu punya kemampuan mendeteksi dini,” terangnya.
Lanjutnya, Deteksi dini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua kunjungan, tapi yang namanya narkotika ini modusnya berubah-ubah. Jadi kalau pengawasannya diperketat di pintu utama kadang mereka lempar, kadang mereka lihat orang-orang yang bisa di manfaatkan termasuk juga tampil-tamping narapidana.
“Ini semua menjadi hal penting dan kesulitan yang dilakukan, khusus untuk Lapas narkotika sebenarnya saya sudah berkomunikasi untuk Pemerintah Kabupaten Jayapura sudah mendukung jadi tahun lalu Pemda Kabupaten Jayapura memberi anggaran Rp 50 juta,” tambahnya.
Anggaran tersebut, pihaknya mintakan Kalapas untuk pasang kamera CCTV di beberapa sudut. Namun menurutnya dari sisi perawatan dan pengawasan mereka, termasuk penempatan kamera CCTV itu bulu maksimal dan optimal. “Nah kita berharap tahun ini Pemda Kabupaten Jayapura bisa membantu lagi,” pungkasnya (ana/tri)
