Penggunaan Keuangan Harus Taat Aturan

JAYAPURA – Pelayanan publik termasuk pelayanan terhadap masyarakat menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Provinsi Papua. Hal itu disampaikan oleh Pelaksana harian (Plh) Sekda Papua, Derek Hegemur kepada wartawan pada acara bakti sosial donor darah, semarak kemerdekaan di PYCH, Jumat (11/8) lalu.

  “Pelayanan terhadap masyarakat menjadi perhatian serius dari pemerintah, seperti penanganan stunting, menyangkut kesehatan, gizi dan lainnya,” ucap Derek.

  Sebelumnya, Presiden Jokowi memperlihatkan kekecewaannya akibat temuan terkait alokasi dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan daerah (APBD) untuk pengentasan stunting yang tidak tepat sasaran.

  Terkait dengan hal itu, Derek menyampaikan bahwa akan menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah untuk mengupayakan pengelolaan keuangan di daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  “Itu menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintah dengan baik,” kata Derek.

  Derek berharap penggunaan keuangan harus dilakukan taat aturan dan kemudian merealisasikan kebijakan kebijakan pemerintah yang sudah diprogramkan, dikerjakan dengan efektif.

   “Kita terus memantau serapan anggaran, supaya memenuhi semua ketentuan. Selain itu, masyarakat dapat terlayani dengan baik,” pungkasnya.

  Sebelumnya, Kepala Kominfo Papua, Jeri Agus Yudianto menyebut, realisasi pekerjaan fisik dan penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 17 Juli tahun 2023. Berdasarkan dashboard minitoring APBD mencapai 31,48 % atau lebih dari 1 T APBD prov Papua direalisasikan.

  “Angka ini dinamis secara real time berdasarkan pengelolaan penatausahaan keuangan secara elektronik,” kata Jeri.

  Terkait dengan hal itu, Jeri minta setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetap fokus dan konsisten pada peyerapan dan penyelenggaaraan kegiatan.

“Diharapkan nantinya pada TW-3 lebih maksimal lagi. Semua kepala SKPD tetap memonitor semua kegiatan dan memperhatikan setiap target berdasarkan indikator yang ada secara kontinyu sesuai ketentuan yang ada, serta dengan ketat melakukan sistem pengendalian intern pada pengelola kegiatan,” pungkasnya. (fia/tri)

JAYAPURA – Pelayanan publik termasuk pelayanan terhadap masyarakat menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Provinsi Papua. Hal itu disampaikan oleh Pelaksana harian (Plh) Sekda Papua, Derek Hegemur kepada wartawan pada acara bakti sosial donor darah, semarak kemerdekaan di PYCH, Jumat (11/8) lalu.

  “Pelayanan terhadap masyarakat menjadi perhatian serius dari pemerintah, seperti penanganan stunting, menyangkut kesehatan, gizi dan lainnya,” ucap Derek.

  Sebelumnya, Presiden Jokowi memperlihatkan kekecewaannya akibat temuan terkait alokasi dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan daerah (APBD) untuk pengentasan stunting yang tidak tepat sasaran.

  Terkait dengan hal itu, Derek menyampaikan bahwa akan menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah untuk mengupayakan pengelolaan keuangan di daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  “Itu menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintah dengan baik,” kata Derek.

  Derek berharap penggunaan keuangan harus dilakukan taat aturan dan kemudian merealisasikan kebijakan kebijakan pemerintah yang sudah diprogramkan, dikerjakan dengan efektif.

   “Kita terus memantau serapan anggaran, supaya memenuhi semua ketentuan. Selain itu, masyarakat dapat terlayani dengan baik,” pungkasnya.

  Sebelumnya, Kepala Kominfo Papua, Jeri Agus Yudianto menyebut, realisasi pekerjaan fisik dan penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 17 Juli tahun 2023. Berdasarkan dashboard minitoring APBD mencapai 31,48 % atau lebih dari 1 T APBD prov Papua direalisasikan.

  “Angka ini dinamis secara real time berdasarkan pengelolaan penatausahaan keuangan secara elektronik,” kata Jeri.

  Terkait dengan hal itu, Jeri minta setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetap fokus dan konsisten pada peyerapan dan penyelenggaaraan kegiatan.

“Diharapkan nantinya pada TW-3 lebih maksimal lagi. Semua kepala SKPD tetap memonitor semua kegiatan dan memperhatikan setiap target berdasarkan indikator yang ada secara kontinyu sesuai ketentuan yang ada, serta dengan ketat melakukan sistem pengendalian intern pada pengelola kegiatan,” pungkasnya. (fia/tri)