Diduga Ada Unsur KKN dalam Proses Seleksi Calon
JAYAPURA – Puluhan masyarakat, yang mengatasnamakan forum peduli kursi pengangkatan masyarakat adat Tabi-Saireri sampaikan aspirasi di depan Kantor Gubernur Papua, Selasa (12/3).
Mereka datang lantaran merasa kecewa, mengaku sulit menemui Kesbangpol Papua untuk menyikapi persoalan seleksi calon anggota DPRP kursi pengangkatan.
“Betapa sulitnya menemui Kepala Kesbangpol Papua, bahkan kami menyurat untuk audiens dengan gubernur namun tidak diberi akses. Karena itu, demo ini ditujukan kepada Pj Gubernur Papua, lantaran belum menjawab laporan kronologi bukti pelanggaran yang pernah kami laporkan kepada beliau,” kata Rudolf Hugo Tandia Ayomi, perwakilan dari DPRP jalur pengangkatan utusan Kabupaten Yapen yang mengikuti seleksi.
“Gubernur segera menjawab dokumen pelaporan yang sudah kami serahkan sejak Februari secara kajian teknis hukum,” sambungnya.
Rudolf dengan tegas meminta panitia seleksi dibubarkan, dan membatalkan semua keputusan Pansel serta melakukan seleksi ulang anggota calon DPR yang tidak terafiliasi dengan KKN dan politik uang.
“Kami akan mengejar kebenaran, dan semua orang yang melakukan tipu muslihat terutama Ketua Pansel dan sekretaris dalam penyelenggaraan ini harus bertanggung jawab atas perbuatannya,” tegasnya.
Diduga Ada Unsur KKN dalam Proses Seleksi Calon
JAYAPURA – Puluhan masyarakat, yang mengatasnamakan forum peduli kursi pengangkatan masyarakat adat Tabi-Saireri sampaikan aspirasi di depan Kantor Gubernur Papua, Selasa (12/3).
Mereka datang lantaran merasa kecewa, mengaku sulit menemui Kesbangpol Papua untuk menyikapi persoalan seleksi calon anggota DPRP kursi pengangkatan.
“Betapa sulitnya menemui Kepala Kesbangpol Papua, bahkan kami menyurat untuk audiens dengan gubernur namun tidak diberi akses. Karena itu, demo ini ditujukan kepada Pj Gubernur Papua, lantaran belum menjawab laporan kronologi bukti pelanggaran yang pernah kami laporkan kepada beliau,” kata Rudolf Hugo Tandia Ayomi, perwakilan dari DPRP jalur pengangkatan utusan Kabupaten Yapen yang mengikuti seleksi.
“Gubernur segera menjawab dokumen pelaporan yang sudah kami serahkan sejak Februari secara kajian teknis hukum,” sambungnya.
Rudolf dengan tegas meminta panitia seleksi dibubarkan, dan membatalkan semua keputusan Pansel serta melakukan seleksi ulang anggota calon DPR yang tidak terafiliasi dengan KKN dan politik uang.
“Kami akan mengejar kebenaran, dan semua orang yang melakukan tipu muslihat terutama Ketua Pansel dan sekretaris dalam penyelenggaraan ini harus bertanggung jawab atas perbuatannya,” tegasnya.
