JAYAPURA – Sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Papua (UMP) menyampaikan aspirasi kolektif kepada pihak Rektorat dan Lembaga Kampus, Senin (11/5). Aksi tersebut dilakukan oleh para mahasiswa sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap masa depan universitas, dengan mengedepankan jalur damai dan konstitusional.
Langkah ini diambil bukan sebagai upaya menciptakan benturan antarpihak, melainkan sebagai tekanan moral dan sosial untuk memperjuangkan hak-hak mahasiswa yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pimpinan universitas. Dalam pernyataan sikapnya, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhamadiyah Papua (UMP), Jarinus Murib menekankan bahwa gerakan ini merupakan refleksi dari semangat Muhammadiyah yang berkhidmat, berkeadilan, dan berperadaban.
Mereka menuntut agar kampus tetap menjadi ruang yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan bagi seluruh civitas academika. “Kami, seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Papua hadir secara damai untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan yang menjadi hak konstitusional. Kami datang sebagai bagian integral dari komunitas akademik UMP,” ujar Jarinus.
Jarinus mengatakan, aspirasi ini dilakukan tidak jalan begitu saja. Namun, melalui diskusi-diskusi intensif, musyawarah, serta penyebaran petisi yang melibatkan ratusan mahasiswa dilingkungan kampus.
Dalam aksi tersebut sejumlah tuntutan yang dilayangkan mahasiswa diantaranya adalah Penurunan Biaya SPP, Penghentian Tagihan Pembangunan, Jaminan KIP kuliah, Penolakan kuliah pada hari Sabtu, dan masih banyak lainnya. Tuntutan ini muncul sebagai respons terhadap sejumlah persoalan struktural dan praktis yang dialami mahasiswa, terutama dalam hal keberlanjutan biaya pendidikan, transparansi kebijakan, hak-hak akademik, dan pengakuan atas identitas keberagaman di lingkungan kampus.
“Kami berkeyakinan bahwa dengan memperbaiki kebijakan-kebijakan tersebut, UMP akan semakin mampu mewujudkan visi sebagai kampus beradab, berkeadilan, dan berdaya saing,” jelasnya.
Para mahasiswa mendesak pimpinan universitas untuk segera mengambil langkah nyata. Dengan harapan menjadi titik balik bagi perbaikan internal Universitas Muhammadiyah Papua. Selain itu, mahasiswa juga berharap agar suara mereka tidak hanya didengar, tetapi juga diimplementasikan dalam kebijakan yang mendukung iklim akademik yang sehat.
“Kami sangat mengharapkan pimpinan kampus segera merespons secara bijak. Harapan kami, Universitas Muhammadiyah Papua dapat bertransformasi menjadi ruang yang lebih demokratis bagi seluruh mahasiswa dan staf,” tutupnya.
