Uncen dan UOG Luncurkan Program Sarjana Kehutanan dan Ekonomi Bisnis Adat

  Pendekatan ini dirancang untuk menjawab tantangan zaman. Selama ribuan tahun, Masyarakat Adat Papua telah terbukti mampu menjaga hutan, laut, dan kekayaan budayanya. Di tengah dinamika ekonomi modern, dibutuhkan kader pemimpin baru yang menguasai teknologi dan manajemen masa kini tanpa melepaskan akar tradisi serta identitas budayanya.   

  CEO Mitra BUMMA, Ambrosius Ruwi Ruwindrijarto, menjelaskan bahwa perlindungan terhadap wilayah adat tidak cukup hanya sekadar wacana, tetapi membutuhkan kapasitas kelembagaan yang riil di lapangan.

“Selama ini kita banyak berbicara tentang melindungi wilayah adat. Namun perlindungan wilayah adat hanya akan berkelanjutan apabila ada generasi pemimpin Masyarakat Adat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kelembagaan untuk mengelolanya,” ujar Ambrosius.

Baca Juga :  Berharap ada Tambahan Skill untuk Membuat Gerabah Model yang Lain

  Dari sisi pengelolaan sumber daya alam, Dekan Fakultas Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan UOG, Efraim Mangaluk, S.S., M.Hum., menekankan pentingnya mereorientasi paradigma pendidikan kehutanan di Indonesia.

  “Program Khusus Sarjana Kehutanan Adat hadir dengan perspektif baru yang menempatkan Masyarakat Adat sebagai pemimpin utama dalam pengelolaan wilayah adatnya sendiri. Kami ingin melahirkan lulusan yang menguasai ilmu kehutanan modern tapi berlandaskan pada pengetahuan adat, hukum adat, governance wilayah adat, dan kepemimpinan Masyarakat Adat, sehingga mampu menjaga hutan sebagai ruang hidup, bukan sekadar sumber daya,” jelas Efraim.

  Pendekatan ini dirancang untuk menjawab tantangan zaman. Selama ribuan tahun, Masyarakat Adat Papua telah terbukti mampu menjaga hutan, laut, dan kekayaan budayanya. Di tengah dinamika ekonomi modern, dibutuhkan kader pemimpin baru yang menguasai teknologi dan manajemen masa kini tanpa melepaskan akar tradisi serta identitas budayanya.   

  CEO Mitra BUMMA, Ambrosius Ruwi Ruwindrijarto, menjelaskan bahwa perlindungan terhadap wilayah adat tidak cukup hanya sekadar wacana, tetapi membutuhkan kapasitas kelembagaan yang riil di lapangan.

“Selama ini kita banyak berbicara tentang melindungi wilayah adat. Namun perlindungan wilayah adat hanya akan berkelanjutan apabila ada generasi pemimpin Masyarakat Adat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kelembagaan untuk mengelolanya,” ujar Ambrosius.

Baca Juga :  BPS Catat Angkutan Penumpang Menggunakan Pesawat Udara Meningkat

  Dari sisi pengelolaan sumber daya alam, Dekan Fakultas Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan UOG, Efraim Mangaluk, S.S., M.Hum., menekankan pentingnya mereorientasi paradigma pendidikan kehutanan di Indonesia.

  “Program Khusus Sarjana Kehutanan Adat hadir dengan perspektif baru yang menempatkan Masyarakat Adat sebagai pemimpin utama dalam pengelolaan wilayah adatnya sendiri. Kami ingin melahirkan lulusan yang menguasai ilmu kehutanan modern tapi berlandaskan pada pengetahuan adat, hukum adat, governance wilayah adat, dan kepemimpinan Masyarakat Adat, sehingga mampu menjaga hutan sebagai ruang hidup, bukan sekadar sumber daya,” jelas Efraim.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya