Menurut Bahri, proses eksekusi terhadap barang sitaan selanjutnya tetap mengacu pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht). Jika dalam putusan barang tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan, maka akan dilakukan pemusnahan.
Sedangkan jika dalam putusan dirampas untuk negara untuk dilelang tersebut dapat dilelang sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dpt menjadi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). setelah pengelolaan Rupbasan berada di bawah Kejaksaan Negeri diharapkan proses hukum terhadap barang sitaan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk meminimalisir berkurangnya nilai ekonomis dari suatu barang sitaan ,
Bahri mengatakan, gedung Rupbasan yang ada saat ini ditempati oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua Berdasarkan penanda tanganan surat keputusan bersama antara antara Kepala kantor wilayah Direktorat jenderal pemasyarakatan Papua dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua
“Sekarang status penggunaan gudang dan sebagian gedung Rupbasan hanya berlaku selama 5 tahun kedepan sebagai penggunaan bersama yang dituangkan dalam surat keputusan tersebut sambil menunggu pembangunan Rupbasan yang baru,” katanya.
Karena itu, Kejaksaan Negeri kini mulai mempersiapkan pembangunan gudang Rupbasan baru di Jayapura. sebagai salah satu kebutuhan utama yang tengah dicari adalah lahan.
“Kejaksaan negeri Jayapura sebagai pengelola Rupsan sedang mengupayakan lahan tersebut dengan dukungan Pemerintah Kota Jayapura untuk penyediaan lahan pembangunan gudang Rupbasan,” pungkasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Menurut Bahri, proses eksekusi terhadap barang sitaan selanjutnya tetap mengacu pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht). Jika dalam putusan barang tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan, maka akan dilakukan pemusnahan.
Sedangkan jika dalam putusan dirampas untuk negara untuk dilelang tersebut dapat dilelang sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dpt menjadi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). setelah pengelolaan Rupbasan berada di bawah Kejaksaan Negeri diharapkan proses hukum terhadap barang sitaan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk meminimalisir berkurangnya nilai ekonomis dari suatu barang sitaan ,
Bahri mengatakan, gedung Rupbasan yang ada saat ini ditempati oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua Berdasarkan penanda tanganan surat keputusan bersama antara antara Kepala kantor wilayah Direktorat jenderal pemasyarakatan Papua dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua
“Sekarang status penggunaan gudang dan sebagian gedung Rupbasan hanya berlaku selama 5 tahun kedepan sebagai penggunaan bersama yang dituangkan dalam surat keputusan tersebut sambil menunggu pembangunan Rupbasan yang baru,” katanya.
Karena itu, Kejaksaan Negeri kini mulai mempersiapkan pembangunan gudang Rupbasan baru di Jayapura. sebagai salah satu kebutuhan utama yang tengah dicari adalah lahan.
“Kejaksaan negeri Jayapura sebagai pengelola Rupsan sedang mengupayakan lahan tersebut dengan dukungan Pemerintah Kota Jayapura untuk penyediaan lahan pembangunan gudang Rupbasan,” pungkasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
