Sementara itu, Plt. Kepala Satpol PP Papua, Urip Supriadi Sukirno menjelaskan, sejak kantor ini dipalang. Semua kegiatan mereka dipindahkan ke kantor Gubernur di Dok II. “Setelah saya terima SK sebagai Plt. maka saya komitmen dalam tiga hari palang harus dibuka. Puji Tuhan, hari ini tercapai berkat komunikasi dengan Ondoafi Sibi,” jelasnya.
Meski kantor telah dibuka, namun Urip mengaku pihaknya belum bisa langsung menempatinya, karena aliran listrik dan air telah diputus selama pemalangan. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan kerja bakti dan segera menyurati PLN serta PDAM untuk menyambung kembali fasilitas tersebut.
Dalam rapat terakhir bersama Pj. Sekda dan BPKAD Papua, Urip menyebut telah disepakati bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan melakukan pengukuran ulang terhadap lahan kantor Satpol PP untuk memastikan status kepemilikannya.
“Saya sendiri belum tahu apakah tanah ini milik pemerintah atau masyarakat adat. Tapi yang pasti, sebagai Plt. saya ingin memastikan kantor ini bisa kembali berfungsi demi pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Sementara itu, Plt. Kepala Satpol PP Papua, Urip Supriadi Sukirno menjelaskan, sejak kantor ini dipalang. Semua kegiatan mereka dipindahkan ke kantor Gubernur di Dok II. “Setelah saya terima SK sebagai Plt. maka saya komitmen dalam tiga hari palang harus dibuka. Puji Tuhan, hari ini tercapai berkat komunikasi dengan Ondoafi Sibi,” jelasnya.
Meski kantor telah dibuka, namun Urip mengaku pihaknya belum bisa langsung menempatinya, karena aliran listrik dan air telah diputus selama pemalangan. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan kerja bakti dan segera menyurati PLN serta PDAM untuk menyambung kembali fasilitas tersebut.
Dalam rapat terakhir bersama Pj. Sekda dan BPKAD Papua, Urip menyebut telah disepakati bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan melakukan pengukuran ulang terhadap lahan kantor Satpol PP untuk memastikan status kepemilikannya.
“Saya sendiri belum tahu apakah tanah ini milik pemerintah atau masyarakat adat. Tapi yang pasti, sebagai Plt. saya ingin memastikan kantor ini bisa kembali berfungsi demi pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
