Ada Kejanggalan, Laporan Keuangan Tak Sesuai Capaian Realisasi Fisik
JAYAPURA – Komisi B DPR Kota Jayapura memberikan sorotan tajam terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura. Pasalnya, capaian target realisasi program pengerjaan fisik maupun peningkatan pelayanan publik hingga saat ini dinilai belum optimal dan masih di bawah harapan.
Ketua Komisi B DPR Kota Jayapura yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Pelayanan Publik, Yuli Rahman, menegaskan bahwa hasil monitoring dan evaluasi terhadap seluruh OPD seharusnya sudah mampu menembus angka di atas 70 persen.
Yuli mengungkapkan, keterlambatan penyerapan atau pengerjaan program tidak memiliki alasan yang mendasar. Sebab, penambahan alokasi anggaran pada Perubahan APBD relatif efisien dan tidak terlalu besar, sehingga program-program prioritas yang dianggarkan pada APBD Induk Tahun 2026 seharusnya sudah diselesaikan sepenuhnya oleh masing-masing OPD.
Selain persoalan lambatnya capaian target, Komisi B DPR Kota Jayapura membeberkan temuan janggal terkait adanya ketidaksesuaian antara pencapaian laporan keuangan dengan kondisi riil pengerjaan fisik di lapangan.
Berdasarkan data dan laporan yang diterima, penyerapan fisik keuangan beberapa OPD telah dilaporkan mencapai 70 persen. Namun mirisnya, persentase capaian fisik pekerjaan secara langsung di lapangan justru menunjukkan angka yang jauh lebih rendah.
Yuli memaparkan bahwa skema ideal pelaksanaan pengerjaan poyek atau program pemerintah biasanya menunjukkan pengerjaan fisik di lapangan yang lebih tinggi dibanding realisasi pembayaran keuangan, terutama pada pengerjaan tender atau proyek yang diserahkan kepada pihak ketiga (kontraktor).
Ada Kejanggalan, Laporan Keuangan Tak Sesuai Capaian Realisasi Fisik
JAYAPURA – Komisi B DPR Kota Jayapura memberikan sorotan tajam terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura. Pasalnya, capaian target realisasi program pengerjaan fisik maupun peningkatan pelayanan publik hingga saat ini dinilai belum optimal dan masih di bawah harapan.
Ketua Komisi B DPR Kota Jayapura yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Pelayanan Publik, Yuli Rahman, menegaskan bahwa hasil monitoring dan evaluasi terhadap seluruh OPD seharusnya sudah mampu menembus angka di atas 70 persen.
Yuli mengungkapkan, keterlambatan penyerapan atau pengerjaan program tidak memiliki alasan yang mendasar. Sebab, penambahan alokasi anggaran pada Perubahan APBD relatif efisien dan tidak terlalu besar, sehingga program-program prioritas yang dianggarkan pada APBD Induk Tahun 2026 seharusnya sudah diselesaikan sepenuhnya oleh masing-masing OPD.
Selain persoalan lambatnya capaian target, Komisi B DPR Kota Jayapura membeberkan temuan janggal terkait adanya ketidaksesuaian antara pencapaian laporan keuangan dengan kondisi riil pengerjaan fisik di lapangan.
Berdasarkan data dan laporan yang diterima, penyerapan fisik keuangan beberapa OPD telah dilaporkan mencapai 70 persen. Namun mirisnya, persentase capaian fisik pekerjaan secara langsung di lapangan justru menunjukkan angka yang jauh lebih rendah.
Yuli memaparkan bahwa skema ideal pelaksanaan pengerjaan poyek atau program pemerintah biasanya menunjukkan pengerjaan fisik di lapangan yang lebih tinggi dibanding realisasi pembayaran keuangan, terutama pada pengerjaan tender atau proyek yang diserahkan kepada pihak ketiga (kontraktor).
