“Kondisi ini sebenarnya terbalik dari standar yang ada. Biasanya program kegiatan itu fisik di lapangannya lebih besar dibanding laporan pencairan keuangannya. Masalahnya, kalau fisik keuangan lebih tinggi, ini memunculkan potensi bahwa ada program kegiatan yang belum rampung tetapi anggarannya sudah dicairkan atau terbayarkan,” terang Yuli.
 Meski demikian, pihak Komisi B tidak ingin terburu-buru berprasangka buruk atas ketimpangan data tersebut. Yuli menyebut ada kemungkinan hal itu dipengaruhi oleh kendala administratif pada mekanisme monitoring dan evaluasi internal. Namun ia tetap menggarisbawahi bahwa realisasi fisik pengerjaan di lapangan idealnya harus berimbang dan sejajar dengan laporan keuangan, yaitu minimal sudah menembus di atas 70 persen.
  Memasuki pembahasan sektor pelayanan publik yang paling vital bagi masyarakat Kota Jayapura, Komisi B menekankan perlunya percepatan komprehensif pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), khususnya setelah diluncurkannya inovasi aplikasi Jayapura Pace-Mace.
​  Yuli mendesak Dinas Dukcapil untuk bergerak cepat menggenjot seluruh program administrasi kependudukan. Bahkan, ia menyarankan adanya pengusulan alokasi tambahan anggaran pada tahun depan guna memfasilitasi operasional pelayanan mobile (jemput bola) langsung ke tengah masyarakat.
  Langkah ini dinilai sangat mendesak menyusul temuan Pansus Kependudukan pada periode sebelumnya. Dari hasil pengawasan di lapangan, ditemukan fakta bahwa masih amat banyak warga yang beraktivitas dan tinggal di Kota Jayapura namun belum memiliki dokumen kependudukan setempat.
 “Kami dari pansus kependudukan periode lalu melihat fakta bahwa begitu banyak warga kita di area publik seperti di pasar-pasar, terminal, hingga para pekerja di perusahaan-perusahaan yang dokumen KTP-nya masih KTP luar daerah,” bebernya.
 “Kondisi ini sebenarnya terbalik dari standar yang ada. Biasanya program kegiatan itu fisik di lapangannya lebih besar dibanding laporan pencairan keuangannya. Masalahnya, kalau fisik keuangan lebih tinggi, ini memunculkan potensi bahwa ada program kegiatan yang belum rampung tetapi anggarannya sudah dicairkan atau terbayarkan,” terang Yuli.
 Meski demikian, pihak Komisi B tidak ingin terburu-buru berprasangka buruk atas ketimpangan data tersebut. Yuli menyebut ada kemungkinan hal itu dipengaruhi oleh kendala administratif pada mekanisme monitoring dan evaluasi internal. Namun ia tetap menggarisbawahi bahwa realisasi fisik pengerjaan di lapangan idealnya harus berimbang dan sejajar dengan laporan keuangan, yaitu minimal sudah menembus di atas 70 persen.
  Memasuki pembahasan sektor pelayanan publik yang paling vital bagi masyarakat Kota Jayapura, Komisi B menekankan perlunya percepatan komprehensif pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), khususnya setelah diluncurkannya inovasi aplikasi Jayapura Pace-Mace.
​  Yuli mendesak Dinas Dukcapil untuk bergerak cepat menggenjot seluruh program administrasi kependudukan. Bahkan, ia menyarankan adanya pengusulan alokasi tambahan anggaran pada tahun depan guna memfasilitasi operasional pelayanan mobile (jemput bola) langsung ke tengah masyarakat.
  Langkah ini dinilai sangat mendesak menyusul temuan Pansus Kependudukan pada periode sebelumnya. Dari hasil pengawasan di lapangan, ditemukan fakta bahwa masih amat banyak warga yang beraktivitas dan tinggal di Kota Jayapura namun belum memiliki dokumen kependudukan setempat.
 “Kami dari pansus kependudukan periode lalu melihat fakta bahwa begitu banyak warga kita di area publik seperti di pasar-pasar, terminal, hingga para pekerja di perusahaan-perusahaan yang dokumen KTP-nya masih KTP luar daerah,” bebernya.
