JAYAPURA – Ketua Komisi B DPRK Kota Jayapura, Yuli Rahman, memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kota Jayapura, khususnya Dinas Perhubungan (Dishub), yang telah menerapkan sistem pembayaran retribusi parkir non-tunai berbasis QRIS.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan inovasi positif dalam mendukung tata kelola pelayanan publik yang modern dan transparan.
“Ini langkah maju dalam pelayanan di birokrasi pemerintahan. Penerapan sistem digital seperti QRIS bukan hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga memperkuat transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah,” ujar Yuli Rahman saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (4/11).
Meski begitu, Yuli menilai kebijakan tersebut masih perlu dimaksimalkan, terutama dalam hal jangkauan penerapan sistem di seluruh titik parkir yang ada di Kota Jayapura. “Kita tahu masih ada titik-titik parkir yang belum diakomodir. Ini harus menjadi perhatian Dishub agar penerapan retribusi non-tunai bisa berjalan menyeluruh,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Menurut Yuli, potensi retribusi parkir di Kota Jayapura sangat besar dan bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan apabila dikelola dengan sistem yang baik dan terintegrasi. “Potensi retribusi parkir ini sangat menjanjikan. Yang dibutuhkan sekarang adalah manajemen pengelolaan yang matang dan berkeadilan agar hasilnya benar-benar bisa mendongkrak PAD Kota Jayapura,” ujarnya.
JAYAPURA – Ketua Komisi B DPRK Kota Jayapura, Yuli Rahman, memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kota Jayapura, khususnya Dinas Perhubungan (Dishub), yang telah menerapkan sistem pembayaran retribusi parkir non-tunai berbasis QRIS.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan inovasi positif dalam mendukung tata kelola pelayanan publik yang modern dan transparan.
“Ini langkah maju dalam pelayanan di birokrasi pemerintahan. Penerapan sistem digital seperti QRIS bukan hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga memperkuat transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah,” ujar Yuli Rahman saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (4/11).
Meski begitu, Yuli menilai kebijakan tersebut masih perlu dimaksimalkan, terutama dalam hal jangkauan penerapan sistem di seluruh titik parkir yang ada di Kota Jayapura. “Kita tahu masih ada titik-titik parkir yang belum diakomodir. Ini harus menjadi perhatian Dishub agar penerapan retribusi non-tunai bisa berjalan menyeluruh,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Menurut Yuli, potensi retribusi parkir di Kota Jayapura sangat besar dan bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan apabila dikelola dengan sistem yang baik dan terintegrasi. “Potensi retribusi parkir ini sangat menjanjikan. Yang dibutuhkan sekarang adalah manajemen pengelolaan yang matang dan berkeadilan agar hasilnya benar-benar bisa mendongkrak PAD Kota Jayapura,” ujarnya.
