JAYAPURA – Menjelang peringatan Hari Palang Merah Indonesia (PMI) pada, 17 September 2026 mendatang, Solidaritas Mahasiswa Papua (SOMAP) menggelar kegiatan Mimbar bebas di lingkaran Abepura pada, Kamis (3/9).
Dalam aksinya mahasiswa mendesak adanya perhatian serius serta peran aktif PMI dalam menangani pengungsian akibat konflik bersenjata, hingga dampak sosial-lingkungan yang dinilai belum mendapatkan penanganan memadai di pelosok Papua.
Aksi ini digelar sebagai bentuk momentum peringatan Hari PMI untuk menyoroti eksalasi konflik bersenjata antara Pasukan TPNPB dan aparat TNI-Polri. Konflik tersebut terus berdampak langsung pada masyarakat sipil, ditambah dengan berbagai krisis sosial akibat pembangunan proyek strategis hingga musibah kebakaran di sejumlah daerah yang minim dari respons cepat lembaga kemanusiaan.
Kepada Cenderawasih Pos, Koordinator Lapangan (Korlap) Umum SOMAP Papua, Julianus Furihay, menegaskan bahwa aksi mereka bertujuan menuntut pertanggungjawaban serta mendorong mandat utama PMI agar benar-benar dirasakan oleh warga Papua yang tengah menderita di tempat pengungsian.
JAYAPURA – Menjelang peringatan Hari Palang Merah Indonesia (PMI) pada, 17 September 2026 mendatang, Solidaritas Mahasiswa Papua (SOMAP) menggelar kegiatan Mimbar bebas di lingkaran Abepura pada, Kamis (3/9).
Dalam aksinya mahasiswa mendesak adanya perhatian serius serta peran aktif PMI dalam menangani pengungsian akibat konflik bersenjata, hingga dampak sosial-lingkungan yang dinilai belum mendapatkan penanganan memadai di pelosok Papua.
Aksi ini digelar sebagai bentuk momentum peringatan Hari PMI untuk menyoroti eksalasi konflik bersenjata antara Pasukan TPNPB dan aparat TNI-Polri. Konflik tersebut terus berdampak langsung pada masyarakat sipil, ditambah dengan berbagai krisis sosial akibat pembangunan proyek strategis hingga musibah kebakaran di sejumlah daerah yang minim dari respons cepat lembaga kemanusiaan.
Kepada Cenderawasih Pos, Koordinator Lapangan (Korlap) Umum SOMAP Papua, Julianus Furihay, menegaskan bahwa aksi mereka bertujuan menuntut pertanggungjawaban serta mendorong mandat utama PMI agar benar-benar dirasakan oleh warga Papua yang tengah menderita di tempat pengungsian.
