JAYAPURA – Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 75, Abigael Kalami tak menampik jika Sekolah Rakyat masih menghadapi beberapa kendala, terutama kekurangan tenaga pengajar.
Hal ini ia sampaikan saat Sekolah Rakyat Terintegrasi 75 Tahap 1C resmi menempati Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Papua. Terhitung sejak Selasa (30/9), sebanyak 100 pelajar SD dan SMP mulai mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) dan pemeriksaan kesehatan gratis.
Abigael mengatakan, saat ini sudah tersedia sembilan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Namun menurutnya, jumlah tersebut belum mencukupi semua mata pelajaran yang ada di sekolah.
Dijelaskannya, untuk guru SD baru ada satu orang. Padahal, seharusnya empat guru. Sedangkan untuk guru SMP, mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Agama Kristen juga belum ada, padahal mayoritas siswa di sini beragama Kristen.
“Kami telah melaporkan kebutuhan tambahan guru ke Pemerintah Provinsi Papua. Keputusan selanjutnya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Kami harap guru yang masih kurang bisa direkrut dari daerah. Dengan begitu, kebutuhan belajar siswa dapat terpenuhi secara optimal,” ujarnya.
JAYAPURA – Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 75, Abigael Kalami tak menampik jika Sekolah Rakyat masih menghadapi beberapa kendala, terutama kekurangan tenaga pengajar.
Hal ini ia sampaikan saat Sekolah Rakyat Terintegrasi 75 Tahap 1C resmi menempati Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Papua. Terhitung sejak Selasa (30/9), sebanyak 100 pelajar SD dan SMP mulai mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) dan pemeriksaan kesehatan gratis.
Abigael mengatakan, saat ini sudah tersedia sembilan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Namun menurutnya, jumlah tersebut belum mencukupi semua mata pelajaran yang ada di sekolah.
Dijelaskannya, untuk guru SD baru ada satu orang. Padahal, seharusnya empat guru. Sedangkan untuk guru SMP, mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Agama Kristen juga belum ada, padahal mayoritas siswa di sini beragama Kristen.
“Kami telah melaporkan kebutuhan tambahan guru ke Pemerintah Provinsi Papua. Keputusan selanjutnya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Kami harap guru yang masih kurang bisa direkrut dari daerah. Dengan begitu, kebutuhan belajar siswa dapat terpenuhi secara optimal,” ujarnya.
