Friday, November 22, 2024
25.7 C
Jayapura

Serapan Anggaran Pemprov Papua Capai 60 Persen

Sementara itu, Kepala Dinas PU Provinsi Papua, Amos Wenda mengatakan alasan serapan anggaran di PU masih tergolong rendah lantaran pekerjaan mereka tidak sama dengan instansi lainnya. “Biaya belanja harus dipertanggungjawabkan dan bermanfaat untuk masyarakat, dan tuntutan  ke saya adalah fisik,” kata Amos kepada wartawan, Selasa (1/10).

   Dikatakan Amos, mengeluarkan dana yang bersumber dari negara tidak serta merta dikeluarkan dulu lalu pertanggung jawaban. Melainkan pekerjaan harus berjalan barulah pihaknya mengeluarkan anggaran sesuai nilai pekerjaan itu sendiri.

   “Bukan karena penyerapan anggarannya yang rendah, melainkan fakta hukumnya harus sesuai dengan anggaran yang saya keluarkan. Dan penyerapan anggaran bisa meningkat di Oktober minggu kedua,” jelasnya.

Baca Juga :  Sesalkan Adanya Dugaan Pelecehan Seksual

   Alasan penyerapan anggaran bisa meningkat di Oktober minggu kedua lantaran penyelesaian pekerjaan yang bersumber dari Dana Tambahan Infrasruktur (DTI) selesai di bulan itu. Begitu juga dengan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

   Amos mengatakan pekerjaan yang bersumber dari anggaran DAK 100 persen akan selesai pada Oktober ini, seperti pekerjaan jalan di Sarmi, Demta, Biak dan Supiori.

   Sementara itu, Amos menjelaskan total anggaran yang dikelola oleh Dinas PUPR setelah DOB sebesar Rp 600 miliar. Terbagi dalam Rp 1 miliar lebih untuk operasional kantor, Rp 100 miliar bersumber dari DAK dan Rp 400 miliar bersumber dari DTI. “Penyerapan anggaran di PU sedang berjalan, dimungkinkan minggu kedua Oktober sudah 50 persen,” pungkasnya. (fia/tri)

Baca Juga :  Kuota Perintis Dengan Adanya DOB

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Sementara itu, Kepala Dinas PU Provinsi Papua, Amos Wenda mengatakan alasan serapan anggaran di PU masih tergolong rendah lantaran pekerjaan mereka tidak sama dengan instansi lainnya. “Biaya belanja harus dipertanggungjawabkan dan bermanfaat untuk masyarakat, dan tuntutan  ke saya adalah fisik,” kata Amos kepada wartawan, Selasa (1/10).

   Dikatakan Amos, mengeluarkan dana yang bersumber dari negara tidak serta merta dikeluarkan dulu lalu pertanggung jawaban. Melainkan pekerjaan harus berjalan barulah pihaknya mengeluarkan anggaran sesuai nilai pekerjaan itu sendiri.

   “Bukan karena penyerapan anggarannya yang rendah, melainkan fakta hukumnya harus sesuai dengan anggaran yang saya keluarkan. Dan penyerapan anggaran bisa meningkat di Oktober minggu kedua,” jelasnya.

Baca Juga :  Negara Tak Serius Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM di Papua

   Alasan penyerapan anggaran bisa meningkat di Oktober minggu kedua lantaran penyelesaian pekerjaan yang bersumber dari Dana Tambahan Infrasruktur (DTI) selesai di bulan itu. Begitu juga dengan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

   Amos mengatakan pekerjaan yang bersumber dari anggaran DAK 100 persen akan selesai pada Oktober ini, seperti pekerjaan jalan di Sarmi, Demta, Biak dan Supiori.

   Sementara itu, Amos menjelaskan total anggaran yang dikelola oleh Dinas PUPR setelah DOB sebesar Rp 600 miliar. Terbagi dalam Rp 1 miliar lebih untuk operasional kantor, Rp 100 miliar bersumber dari DAK dan Rp 400 miliar bersumber dari DTI. “Penyerapan anggaran di PU sedang berjalan, dimungkinkan minggu kedua Oktober sudah 50 persen,” pungkasnya. (fia/tri)

Baca Juga :  Kuota Perintis Dengan Adanya DOB

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya