JAYAPURA-Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong meminta pemerintah kabupaten/kota meningkatkan kinerjanya dalam menekan stunting. Tujuannya agar target 14 persen angka stunting di Papua dapat tercapai.
Terlebih kata Ramses, anggaran penanganan stunting lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) itu turun langsung ke sembilan kabupaten/kota di Papua. “Anggaran penanganan stunting lewat DAK turun langsung ke kabupaten/kota. Provinsi sebatas mengevaluasi dan mendorong target intervensi yang perlu dilakukan,” ucap Ramses, kepada wartawan, Kamis (30/1).
Ramses pun menyatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi sangat dibutuhkan. Sehingga upaya intervensi ini bisa berjalan efektif. “Contohnya di Kabupaten Supiori, di sana angka stunting masih cukup tinggi. Itulah perlunya kolaborasi kerja sama antara kabupaten/kota maupun Pemerontah Provinsi Papua,” kata Ramses.
Sementara itu, Ramses menilai masalah stunting berkaitan erat dengan kondisi ekonomi dan praktik perkawinan dini. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya peran PKK dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Terutama kepada remaja di tingkat SMP dan SMA, untuk meningkatkan kesadaran akan dampak perkawinan dini dan pentingnya gizi yang baik bagi anak.
“Kita dorong PKK bekerja keras untuk mengedukasi masyarakat. Begitu juga dengan Dinas PMK, yang harus aktif memberikan pemahaman kepada anak-anak usia sekolah,” pungkasnya. (fia)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
JAYAPURA-Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong meminta pemerintah kabupaten/kota meningkatkan kinerjanya dalam menekan stunting. Tujuannya agar target 14 persen angka stunting di Papua dapat tercapai.
Terlebih kata Ramses, anggaran penanganan stunting lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) itu turun langsung ke sembilan kabupaten/kota di Papua. “Anggaran penanganan stunting lewat DAK turun langsung ke kabupaten/kota. Provinsi sebatas mengevaluasi dan mendorong target intervensi yang perlu dilakukan,” ucap Ramses, kepada wartawan, Kamis (30/1).
Ramses pun menyatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi sangat dibutuhkan. Sehingga upaya intervensi ini bisa berjalan efektif. “Contohnya di Kabupaten Supiori, di sana angka stunting masih cukup tinggi. Itulah perlunya kolaborasi kerja sama antara kabupaten/kota maupun Pemerontah Provinsi Papua,” kata Ramses.
Sementara itu, Ramses menilai masalah stunting berkaitan erat dengan kondisi ekonomi dan praktik perkawinan dini. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya peran PKK dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Terutama kepada remaja di tingkat SMP dan SMA, untuk meningkatkan kesadaran akan dampak perkawinan dini dan pentingnya gizi yang baik bagi anak.
“Kita dorong PKK bekerja keras untuk mengedukasi masyarakat. Begitu juga dengan Dinas PMK, yang harus aktif memberikan pemahaman kepada anak-anak usia sekolah,” pungkasnya. (fia)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
