Kehadiran MPP menjadi wajah baru pelayanan pemerintahan yang berkolaborasi dengan berbagai instansi lainnya dalam satu tempat menghadirkan sistem pelayanan yang lebih mudah, cepat dan efisien.
Tak hanya MPP, Johannes juga meluncurkan sebuah pusat pelayanan publik terpadu berbasis teknologi informasi yang diberi nama Mimika Center. Melalui platform ini, masyarakat bisa menyampaikan aduan, aspirasi dan laporan secara langsung.
Kemudian, Johannes juga telah menghasilkan berbagai produk hukum, antara lain 44 Peraturan Bupati (Perbup), 12 Surat Edaran, 8 Peraturan Daerah (Perda) non-APBD, 1 Perda APBD Perubahan yang ditetapkan bersama DPRK, dan sekitar 60 Surat Keputusan Bupati.
Johannes juga telah menyusun profil kampung dan profil pendidikan yang menjadi basis data penting bagi perencanaan pembangunan di tingkat paling bawah.
Sementara itu, walaupun fokus pada penataan reformasi birokrasi dan sistem, Johannes memastikan bahwa program pembangunan fisik tetap berjalan. Dalam tahun 2025 ini, Pemkab Mimika tengah membangun 220 unit rumah yang tersebar di seluruh kampung.
Pemerintah juga menaruh perhatian pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, antara lain melalui program penurunan angka kemiskinan, penanganan malaria, pencegahan stunting, pemeriksaan kesehatan gratis, serta layanan antar-jemput pasien Orang Asli Papua (OAP) di RSUD Mimika.
Bupati juga menegaskan bahwa program strategis Presiden tetap berjalan di Mimika. Salah satunya adalah Koperasi Merah Putih. Saat ini, program ini telah memiliki akta pendirian di seluruh kampung dan kelurahan, dengan rencana pembangunan menyasar pada 153 titik.
