MIMIKA – Aliansi Forum Peduli Pencaker Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah menggelar unjuk rasa di halaman kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mimika, Selasa (27/8) kemarin.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa membentangkan spanduk bertuliskan 4 poin tuntutan yang diantaranya adalah; yang pertama, mereka meminta agar kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) 100 persen diisi oleh Orang Asli Papua (OAP).
Kedua, mereka meminta agar tes calon pegawai negeri sipil dilaksanakan secara offline. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta fasilitas perangkat komputer dan jaringan komunikasi di wilayah terpencil belum memadai.
Ketiga, tidak ada batasan usia. Mereka meminta agar batasan usia khusus untuk OAP ditiadakan. Keempat, massa meminta perlakuan khusus dalam tes CPNS bagi OAP mulai sekarang sampai dengan seterusnya.
Hal itu juga diserukan oleh Koordinator Lapangan (Koorlap) Aksi, Yoben Magai saat berorasi di hadapan aparat dan juga Kepala BKPSDM Kabupaten Mimika, Evert L. Hindom.
“Aspirasi pertama kita Tes CPNS Formasi 2024 harus 100 persen Orang Asli Papua, tidak ada lagi kuota 20 persen – 80 persen. Kuota itu aturan Jakarta, harus ada kebijakan khusus dari kabupaten, harus ada kebijakan khusus,” teriak Yoben dalam orasinya.
Yoben mengatakan bahwa melalui undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) negara memberikan kebijakan kepada masing-masing daerah agar dapat menentukan nasibnya sendiri sebagaimana yang diamanatkan.
Oleh karena itu, menurutnya tidak ada salahnya jika di Papua khususnya Kabupaten Mimika, undang-undang Otsus dapat dijalankan sebagaimana mestinya. “Tidak ada tawar menawar, harus 100 persen semuanya OAP,” tegasnya.
Selain beberapa hal di atas, Yoben juga menyampaikan bahwa aliansi ini meminta agar pemerintah dapat transparan dalam pelaksanaan penerimaan CPNS formasi tahun 2024 khusus bagi OAP.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Mimika, Evert L. Hindom di hadapan demonstran menyatakan bahwa pihaknya siap untuk mengawal aspirasi dari Forum Peduli Pencaker Kabupaten Mimika itu.
Ia menyebut, apa yang telah disampaikan sama seperti yang telah disampaikan dalam aksi yang digelar di Nabire, Papua Tengah beberapa waktu lalu.
Oleh karena itu, segala aspirasi yang disampaikan akan segera ditindaklanjuti kepada pimpinan daerah.
Ia juga mengatakan bahwa saat ini Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah juga kini tengah memperjuangkan hal yang sama untuk memberikan jaminan atas hak-hak OAP.
“MRP Papua Tengah sudah menyampaikan itu ke pimpinan yang lebih tinggi. Dan hari ini adik-adik datang kepada pemerintah, kami akan menindaklanjuti itu kepada MRP,” kata Evert.
“Yang jelas kami dari BKPSDM siap untuk membantu adik-adik baik dalam proses penginputan ataupun pengisian formasi dalam pengisian link kami sudah sepakat kami untuk membantu,” tambahnya.
Evert menyebut, formasi yang ada saat ini ditentukan oleh pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daedah secara berjenjang.
Untuk merubah suatu kebijakan maka tentu membutuhkan proses. Apalagi, MRP Provinsi Papua Tengah kini juga sedang menyuarakan hal yang sama di tingkat pemerintah pusat.
“Ketika MRP mendapat jawaban dari pemerintah pusat, otomatis kami yang di bawah (daerah-red) ini akan mengikuti itu, kalo memang hari ini offline kami siap untuk offline,” katanya.
Ia pun mengajak para demonstran untuk dapat bersama pemerintah untuk bersama mengawal seluruh tahapan tes CPNS untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti titipan-titipan dan lainnya. (mww/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos