WAMENA – Rencana aviasi penerbangan Sriwijaya Air untuk beroperasi di wilayah Wamena dipastikan tak bisa dilakukan, lantaran dari negosiasi yang dilakukan dinas perhubungan Provinsi Papua Pegunungan dengan manajemen maskapai tersebut tak mendapatkan titik temu hingga tak membuahkan hasil.
Plt Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Pegunungan Jimmy Yoku. SE menyatakan alasan pembatalan layanan sriwijaya air untuk beroperasi di wilayah Wamena dikarenakan beberapa tarif sosial yang diusulkan kepada maskapai.
“Jadi untuk tenaga guru, medis, tokoh adat, mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan kondisi darurat yang harus diangkut oleh aviasi tersebut, ini belum masuk dalam draf PKS yang kami usulkan kepada manajemen Sriwijaya Air.”ungkapnya di Wamena Selasa (8/7)
Dikatakan, ini menjadi alasan pembatalan atau penundaan Aviasi Sriwijaya Air beroperasi di Wamena, selain itu juga, ada komunikasi yang kurang serius atau intens dan provesional dari aviasi sehingga ini yang menjadi miskomunikasi dengan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
WAMENA – Rencana aviasi penerbangan Sriwijaya Air untuk beroperasi di wilayah Wamena dipastikan tak bisa dilakukan, lantaran dari negosiasi yang dilakukan dinas perhubungan Provinsi Papua Pegunungan dengan manajemen maskapai tersebut tak mendapatkan titik temu hingga tak membuahkan hasil.
Plt Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Pegunungan Jimmy Yoku. SE menyatakan alasan pembatalan layanan sriwijaya air untuk beroperasi di wilayah Wamena dikarenakan beberapa tarif sosial yang diusulkan kepada maskapai.
“Jadi untuk tenaga guru, medis, tokoh adat, mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan kondisi darurat yang harus diangkut oleh aviasi tersebut, ini belum masuk dalam draf PKS yang kami usulkan kepada manajemen Sriwijaya Air.”ungkapnya di Wamena Selasa (8/7)
Dikatakan, ini menjadi alasan pembatalan atau penundaan Aviasi Sriwijaya Air beroperasi di Wamena, selain itu juga, ada komunikasi yang kurang serius atau intens dan provesional dari aviasi sehingga ini yang menjadi miskomunikasi dengan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
