Thursday, June 5, 2025
24.7 C
Jayapura

Minta Inspektorat Dan OPD Terkait, Lengkapi Permintaan BPK RI

SENTANI – Pelaksanaan apel pagi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, ada beberapa agenda yang ditekankan oleh Pj. Bupati Jayapura. Yakni terkait dengan pengumuman putusan MK,  pemeriksaan audit BPK RI, jaga kamtibmas, pembentukan tim penyambutan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura terpilih, musrembang, serta pelantikan 509 pegawai.

  Pj. Bupati Jayapura, Samuel Siriwa menjelaskan  terkait dengan pemeriksaan tim BPK RI dalam hal memeriksa laporan keuangan dilingkungan kerja Pemda Kabupaten Jayapura,  ada beberapa hal yang menjadi perhatian, yaitu masih kurangnya persentase dari Laporan Hasil Pemeriksaan.

“Yang kurang ini harus dilaporkan ke Inspektorat, sebagian besar sudah dilakukan, hanya saja belum dilakukan pemutahiran data, yang mana pemutahiran data sekarang tidak sama dengan tahun-tahun lalu yaitu persemester, kalau sekarang langsung dilakukan perpekerjaan,” katanya kepada Cenderawasih Pos, Senin (24/4) kemarin.

Baca Juga :  Serahkan Bansos dan Pencanangan Integrasi Layanan Primer Kesehatan di Puskesmas

Diakuinya, nantinya dari laporan pemutahiran ada tuntutan ganti rugi dan ada yang bersifat administrasi, untuk tuntutan ganti rugi di kabupaten Jayapura, ada kontraktor yang pekerjaannya ditemukan oleh auditor pekerjaannya kurang, kualitas pekerjaannya juga kurang, sehingga didapati ada temuan.

“Yang susah ini, kita sudah menginformasikan kepada para kontraktor, tetapi mereka belum melakukan tindakan lanjutnya, sehingga saat ini Inspektorat dan Kepala-kepala OPD diminta untuk mengejar hal tersebu, ” terangnya.

Diakuinya, jika kontrak bisa memperjuangkan nasibnya di Pemda Kabupaten Jayapura, mengeluarkan aspirasinya, tetapi diharapkan juga mereka dapat segera menindaklanjuti kekurangan yang ditimbulkan, harus segera ditindak lanjuti.

  “Saya mengharapkan agar Inspektorat dan OPD terkait bisa lebih memperhatikan, jangan malas menyiapkan data yang diminta olah BPK RI, terhadap dokumen dan laporan-laporan yang ditetapkan, sehingga nanti tidak menjadi masalah bagi kita, ” terangnya.

Baca Juga :  Hampir Satu Tahun Layanan PDAM Jayapura Belum Stabil

SENTANI – Pelaksanaan apel pagi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, ada beberapa agenda yang ditekankan oleh Pj. Bupati Jayapura. Yakni terkait dengan pengumuman putusan MK,  pemeriksaan audit BPK RI, jaga kamtibmas, pembentukan tim penyambutan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura terpilih, musrembang, serta pelantikan 509 pegawai.

  Pj. Bupati Jayapura, Samuel Siriwa menjelaskan  terkait dengan pemeriksaan tim BPK RI dalam hal memeriksa laporan keuangan dilingkungan kerja Pemda Kabupaten Jayapura,  ada beberapa hal yang menjadi perhatian, yaitu masih kurangnya persentase dari Laporan Hasil Pemeriksaan.

“Yang kurang ini harus dilaporkan ke Inspektorat, sebagian besar sudah dilakukan, hanya saja belum dilakukan pemutahiran data, yang mana pemutahiran data sekarang tidak sama dengan tahun-tahun lalu yaitu persemester, kalau sekarang langsung dilakukan perpekerjaan,” katanya kepada Cenderawasih Pos, Senin (24/4) kemarin.

Baca Juga :  Bahas Penerapan New Normal, Libatkan Tokoh Agama

Diakuinya, nantinya dari laporan pemutahiran ada tuntutan ganti rugi dan ada yang bersifat administrasi, untuk tuntutan ganti rugi di kabupaten Jayapura, ada kontraktor yang pekerjaannya ditemukan oleh auditor pekerjaannya kurang, kualitas pekerjaannya juga kurang, sehingga didapati ada temuan.

“Yang susah ini, kita sudah menginformasikan kepada para kontraktor, tetapi mereka belum melakukan tindakan lanjutnya, sehingga saat ini Inspektorat dan Kepala-kepala OPD diminta untuk mengejar hal tersebu, ” terangnya.

Diakuinya, jika kontrak bisa memperjuangkan nasibnya di Pemda Kabupaten Jayapura, mengeluarkan aspirasinya, tetapi diharapkan juga mereka dapat segera menindaklanjuti kekurangan yang ditimbulkan, harus segera ditindak lanjuti.

  “Saya mengharapkan agar Inspektorat dan OPD terkait bisa lebih memperhatikan, jangan malas menyiapkan data yang diminta olah BPK RI, terhadap dokumen dan laporan-laporan yang ditetapkan, sehingga nanti tidak menjadi masalah bagi kita, ” terangnya.

Baca Juga :  Pendataan AOP di Sarmi capai 97 persen

Berita Terbaru

Artikel Lainnya