Haris juga menegaskan pentingnya akurasi data yang dikumpulkan selama sensus berlangsung. Menurutnya, data yang valid akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah.
“Jangan main-main dengan data. Data sensus ekonomi ini akan kami gunakan untuk pembangunan ke depan. Jika data tidak benar dan tidak akurat, justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura,” tegasnya.
Ia berharap melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat, sehingga potensi ekonomi daerah dapat dipetakan dan dikembangkan secara optimal. Selain itu, Haris mengajak seluruh pihak, termasuk TNI dan Polri, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus ekonomi dengan membantu menjaga keamanan para petugas selama bertugas di kampung-kampung dan kelurahan.
“Melalui sensus ini kita bisa mendapatkan data yang paling benar sehingga kita tahu potensi ekonomi apa yang bisa dikembangkan di Kabupaten Jayapura. Saya juga meminta dukungan TNI dan Polri untuk membantu menjaga para petugas agar dapat bekerja dengan baik sampai tugas ini selesai,” ujarnya.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus, Pemerintah Kabupaten Jayapura juga akan menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada pemerintah distrik dan kepala kampung. “Kami akan segera mengirimkan surat edaran ke distrik dan kepala kampung agar pelaksanaan sensus ekonomi ini dapat berjalan dengan baik dan masyarakat telah mengetahui lebih awal mengenai kegiatan pendataan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayapura, Geressida Sihombing, menjelaskan bahwa pelaksanaan pendataan Sensus Ekonomi 2026 akan berlangsung mulai 14 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Menurutnya, pendataan dilakukan terhadap berbagai jenis usaha, mulai dari usaha menengah dan besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan metode pendataan langsung dari rumah ke rumah (door to door).
“Petugas yang kami siapkan sebanyak sekitar 140 orang pencacah lapangan (PCL), 25 orang pengawas lapangan (PML), serta koordinator yang bertugas menangani berbagai persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan sensus,” jelas Geressida.
Ia mengatakan seluruh proses pendataan menggunakan perangkat berbasis Android yang telah dilengkapi sistem geotagging untuk memastikan lokasi pendataan tercatat secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap rumah yang didata akan memiliki titik koordinat sehingga seluruh proses pendataan dapat dipantau dan diverifikasi. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi gambaran riil kondisi perekonomian masyarakat,” katanya.
