SENTANI- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jayapura, ALex Rumbobiar mengatakan, tahun ini menjadi tahun terakhir pengangkatan dari seluruh tenaga honorer maupun tenaga kontrak yang ada di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Jayapura. “Tahun ini menjadi tahun terakhir pengangkatan pegawai honorer di semua OPD,” kata Alex Rumbobiar belum lama ini.
Menurutnya, kebijakan itu sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, terutama dari BKN dan Menpan RB.
Pihaknya juga telah diminta dari BKN dan Menpan RB untuk melaporkan kembali data-data honorer yang ada di Kabupaten Jayapura, karena data honorer maupun kontrak ini sudah diwajibkan dan harus memiliki akun pribadi. Selanjutnya yang bersangkutan akan mendaftar secara mandiri, sehingga mudah dikontrol dari pusat.
“Kita di Papua secara khusus di Kabupaten Jayapura belum bisa karena kondisi dan situasi, terutama teman-teman yang ada di pinggiran kota hampir sebagian besar belum bisa mendaftarkan diri secara mandiri,”jelasnya.
Hal ini disebabkan berbagai kendala yang dihadapi oleh sejumlah tenaga honorer maupun tenaga kontrak, terutama mereka yang bertugas di daerah-daerah tersulit. Dimana yang menjadi kendala misalnya karena akses jalan dan minimnya jaringan internet, sehingga menghambat tenaga kontrak maupun honorer untuk mendaftarkan akunnya.
Pihaknya telah berupaya menyurati kembali Menpan RB dan BKN supaya aplikasi itu segera dibuka kembali, sehingga teman-teman pegawai kontrak dan honorer bisa mendaftar kembali.
“Kita juga ada upaya kembali menyurati Menpan RB dan BKN supaya aplikasi pendaftaran segera dibuka kembali, sehingga teman-teman pegawai honor maupun kontrak yang ada bisa segera mendaftar kembali,” imbuhnya. (roy/ary)
SENTANI- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jayapura, ALex Rumbobiar mengatakan, tahun ini menjadi tahun terakhir pengangkatan dari seluruh tenaga honorer maupun tenaga kontrak yang ada di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Jayapura. “Tahun ini menjadi tahun terakhir pengangkatan pegawai honorer di semua OPD,” kata Alex Rumbobiar belum lama ini.
Menurutnya, kebijakan itu sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, terutama dari BKN dan Menpan RB.
Pihaknya juga telah diminta dari BKN dan Menpan RB untuk melaporkan kembali data-data honorer yang ada di Kabupaten Jayapura, karena data honorer maupun kontrak ini sudah diwajibkan dan harus memiliki akun pribadi. Selanjutnya yang bersangkutan akan mendaftar secara mandiri, sehingga mudah dikontrol dari pusat.
“Kita di Papua secara khusus di Kabupaten Jayapura belum bisa karena kondisi dan situasi, terutama teman-teman yang ada di pinggiran kota hampir sebagian besar belum bisa mendaftarkan diri secara mandiri,”jelasnya.
Hal ini disebabkan berbagai kendala yang dihadapi oleh sejumlah tenaga honorer maupun tenaga kontrak, terutama mereka yang bertugas di daerah-daerah tersulit. Dimana yang menjadi kendala misalnya karena akses jalan dan minimnya jaringan internet, sehingga menghambat tenaga kontrak maupun honorer untuk mendaftarkan akunnya.
Pihaknya telah berupaya menyurati kembali Menpan RB dan BKN supaya aplikasi itu segera dibuka kembali, sehingga teman-teman pegawai kontrak dan honorer bisa mendaftar kembali.
“Kita juga ada upaya kembali menyurati Menpan RB dan BKN supaya aplikasi pendaftaran segera dibuka kembali, sehingga teman-teman pegawai honor maupun kontrak yang ada bisa segera mendaftar kembali,” imbuhnya. (roy/ary)
