SENTANI – Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menggelar kegiatan Jumpa Temu Seniman dan UMKM sebagai langkah awal mempersiapkan pelaksanaan Festival Danau Sentani (FDS) 2026.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program dinas dalam mendukung visi dan misi Bupati Jayapura, khususnya terkait pengembangan sektor pariwisata.
“Salah satu arahan Bupati adalah mempersiapkan Festival Danau Sentani 2026. Berkaitan dengan itu, kami mengumpulkan para seniman, budayawan, serta pelaku UMKM dengan harapan mereka sudah siap sejak sekarang,” ujarnya, Jumat (28/11).
Diakuinya, tidak hanya para seniman dan UMKM, kegiatan ini juga melibatkan berbagai pelaku pariwisata seperti PHRI, Angkasa Pura, serta sejumlah stakeholder lainnya.
Menurut Elisa, kesiapan program seperti ini merupakan langkah awal yang sangat penting agar pelaksanaan FDS 2026 nantinya dapat berjalan maksimal dan menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah daerah.
SENTANI – Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menggelar kegiatan Jumpa Temu Seniman dan UMKM sebagai langkah awal mempersiapkan pelaksanaan Festival Danau Sentani (FDS) 2026.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program dinas dalam mendukung visi dan misi Bupati Jayapura, khususnya terkait pengembangan sektor pariwisata.
“Salah satu arahan Bupati adalah mempersiapkan Festival Danau Sentani 2026. Berkaitan dengan itu, kami mengumpulkan para seniman, budayawan, serta pelaku UMKM dengan harapan mereka sudah siap sejak sekarang,” ujarnya, Jumat (28/11).
Diakuinya, tidak hanya para seniman dan UMKM, kegiatan ini juga melibatkan berbagai pelaku pariwisata seperti PHRI, Angkasa Pura, serta sejumlah stakeholder lainnya.
Menurut Elisa, kesiapan program seperti ini merupakan langkah awal yang sangat penting agar pelaksanaan FDS 2026 nantinya dapat berjalan maksimal dan menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah daerah.
