“Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang diterbitkan Bawaslu (sebelum dibentuk DOB di Papua), wilayah Tanah Papua masuk dalam kategori rawan sedang. Selain itu dalam IKP Kabupaten/kota beberapa daerah di wilayah Papua Tengah masuk dalam kategori rawan tinggi seperti di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire,” katanya.
Maka dari itu, Ribka Haluk mengharapkan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Penyelenggara Pemilu saja, dalam hal ini KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta aparat keamanan dan seluruh pemangku kepentingan.
“Oleh karena itu saya menghimbau agar petakan daerah-daerah rawan gangguan keamanan, lakukan langkah antisipasi sehingga gangguan keamanan dalam pelaksanaan pemilu bisa dicegah secara lebih dini sehingga semua tahapan pemilu berjalan aman dan lancer,” ujarnya.
Ia menambahkan agar seluruh stehkolder terlebih khusus apparat keamanan bersama pemerintah daerah untuk melakukan langkah pencegahan yang mengganggu stavlitas keamanan dengan melakukan pencegahan peredaran minuman beralkohol selama proses persiapan dan pelaksanaan pemilu.
“Lalu bersama kita cegah penyakit sosial Masyarakat, pelarangan membawa senjata tajam yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, penertiban lalu lintas untuk mencegah gangguan ketertiban umum dan mencegah terjadinya provokasi dan berita hoax antar pendukung partai politik,” pungkasnya.
”Melalui apel ini juga saya harapkan, agar kita dapat meningkatkan kolaborasi bersama dalam rangka mendukung sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada Serentak yang damai dan aman tahun 2024,” harap Haluk.
Sementara itu, Ketua KPU Papua Tengah, Jennifer Darling Tabuni menambahkan, Penandatangan integritas dalam apel siaga hari ini mengikat pemerintah, penyelenggara pemilu, pesera Pemilu, dan stakeholder untuk taat dengan aturan yang ada dan melaksanakan pemilu dengan bertanggung jawab.
’’ Saya harap, Pemerintah, TNI/POLRI, Penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan stake holder bisa sama-sama peduli dan bangun demokrasi yang sehat dengan mematuhi semua aturan yang ada,’’ tambah Tabuni. (tft)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
