WAMENA – Informasi terkait dengan banyaknya tenaga Kontrak yang masuk untuk bekerja di Kantor Gubernur Papua Pegunungan tanpa melalui jalur perekutan dibantah Pj Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo, SH, MH bahwa hal itu tidak benar.
Ia juga sempat mempertanyakan siapa yang menginformasikan hal tersebut, sebab tidak ada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memasukan orang untuk tenaga kontrak tanpa melalui kemanisme, namun sebenarnya yang punya anggaran untuk merekut tenaga kontrak itu ada di setiap OPD, namun pemerintah secara resmi belum mengeluarkan pengumuman untuk merekut tenaga kontrak.
“ Tidak ada itu, siapa bilang kalau ada orang dimasukan tanpa mekanisme bekerja sebagai tenaga Kontrak di Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan?,”ungkapnya jumat (14/7).
Menurut Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua, untuk OPD yang ada tenaga Kontrak itu karena sudah ada anggarannya sehingga memang anggaran itu harus dimanfaatkan, kalau tidak nanti akan dikembalikan ke kas Negara.
“Kalau untuk honorer secara resmi dari pemerintah itu belum ada atau pengangkatan P3K itu belum ada kuota yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan,”jelasnya
Sementara itu secara terpisah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Pegunungan Sutrisno Richi Prayitno, S.Sos, MSi menyatakan, jika Instansinya tak mengurusi tenaga kontrak yang masuk di setiap OPD di lingkungan Pemda Provinsi Papua, karena anggarannya itu ada di masing –masing OPD.
“ Memang ada 2000 honorer dari Provinsi Induk Papua yang akan disebarkan ke 3 DOB. Mereka sudah mengirim nama tapi dari khusus dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan hanya bisa mengakomodir di tahun 2024 mendatang,”katanya.
Ia juga mengaku yang ditangani di BKP SDM Provinsi Papua Pegunungan hanya yang memiliki Nomor induk Pegawai (NIP). “Kami dari BKPSDM sendiri sudah mengajukan pengusulan untuk merekut CASN pada bulan September mendatang tahun 2023, namun masih menunggu masalah honorer di Kabupaten –kabupaten yang harus di selesaikan,”bebernya
Sutrtisno juga menambahkan jika dari mentri Pendayaguna aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah menyatakan selesai dan tak selesai masalah honorer ini nanti September ini akan tetap dibuka namun masyarakat jangan percaya dengan informasi yang tidak resmi.
“sampai sekarang kita belum ada pengumuman resmi perekutan CASN di lingkungan Pemrov Papua Pegunungan. Rencananya September ini, kita sudah usulkan namun belum ada kuota yang disetujui,”tambahnya. (jo)
