WAMENA-KPU Kabupaten Jayawijaya mengklaim jika banyak caleg dan parpol yang belum mengerti dengan mekanisme proses perhitungan suara dalam pemilihan legislatif, baik itu dalam sistem demokrasi maupun dalam sistem ikat atau sistem Noken yang terkenal penggunaannya di daerah pegunungan tengah Papua.
Ketua KPU Jayawijaya Sonimo Lani mengatakan memang caleg dan parpol belum memahami secara baik tata cara perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU nanti dalam menentukan kursi di Legislatif. Namun tujuan melakukan deklarasi pemilu damai bersama dengan Parpol dan caleg secara menyeluruh, untuk diberikan bimbingan sehingga seluruh peserta pesta demokrasi wajib untuk ikut.
“Secara teknis, tadi kita sudah menyampaikan bagaimana teknis cara melakukan perekapan suaranya, atau penggunaan metode Singlate itu seperti apa, supaya caleg dan parpol harus paham tentang itu,”ungkapnya Senin (8/4) kemarin.
Dalam pelaksanaannya, kata Sonimo Lani, KPU juga meminta ketua parpol dan calegnya menandatangani petisi pemilu damai ini, agar mereka juga bisa menjaga keamanan. Diakui, memang para caleg juga sempat menyuarakan keluhan –keluhan tentang beberapa tahapan yang sudah dilewati oleh KPU dan itu sudah disampaikan kepada pimpinan parpol.
“Kami ingin tekankan, jika setiap tahapan yang sudah dilakukan atau sudah dilalui oleh KPU, itu salinannya sudah diserahkan kepada ketua parpol, sehingga pimpinan parpol itu wajib untuk memberitahukan kapada calegnya,” katanya.
Menurutnya, kurangnya pengetahuan ini membuat para caleg bertanya –tanya kepada KPU, namun pihaknya mengerti kondisi seperti ini karena tidak ada sosialisasi dari pimpinan parpol kepada calegnya.
Secara terpisah Kapolres Jayawijaya AKBP. Tonny Ananda Swadaya mengakui jika pihaknya siap untuk mengamankan pemilu, dimana jika ada yang mencoba menghalangi dan sabotase pelaksanaannya maka kepolisian akan menindak tegas. Masyarakat diminta juga tidak Golput.
Untuk pelaksanaan pilpres tetap aman, Kapolres menjamin aman, namun untuk Pileg ini yang rawan. “Kalau ada caleg yang ingin ajukan tuntutan silahkan melalui prosedur hukum yang berlaku atau sesuai prosedur, saya juga harapkan kepada penyelenggara untuk tetap professional tidak berpihak dengan siapapun,”jelasnya.
Sementara Dandim 1702/Jayawijaya Letkol Inf. Candra Dianto menegaskan bahwa TNI/ Polri perintahnya hanya satu untuk netral dan tak memihak siapapun, ia juga meminta jangan ada yang coba menghalangi pelaksanaan pemilu. “Ada yang coba menghalangi atau mencari permasalahan dengan pelaksanaan Pemilu di wilayah hukum Jayawijaya maka akan ditindak tegas,”tegas Candra Dianto. (jo/tri)
