WAMENA-Tidak jelasnya program kerja dan koordinasi pengurus Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua dengan KPA di tingkat Kabupaten, mulai dikeluhkan KPA Kabupaten dan relawan HIV-AIDS yang ada sejumlah kabupaten di Pegunungan Tengah Papua.
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam penggiat HIV-AIDS Pegunungan Tengah Papua mempertanyakan sejauh mana kinerja KPA Papua. Terutama dalam penanganan masalah HIV-AIDS di Papua. Sebab, mereka menilai tak ada koordinasi yang baik sehingga tak bisa mengambil langkah untuk melakukan penanggulangan.
“Sejak dilantik tujuh bulan lalu, hingga sekarang, seperti tidak kelihatan jelas program dari KPA Papua, bahkan tingkat koordinasi dengan kabupaten/kota pun belum berdampak sama sekali,”ungkap penggiat HIV-AIDS Jayawijaya, Gerry Kosay kepada wartawan di Wamena, Sabtu (6/7).
Gerry Kosay menilai, program perekrutan relawan HIV-AIDS oleh KPA provinsi memang bagus, namun yang disayangkan mengapa KPA Papua tidak berkoordinasi dengan KPA kabupaten/kota terkait hal ini. Tenaga yang direkrut KPA Papua tidak dititipkan pada LSM yang ada di kabupaten,
“Kami berharap ketua KPA Provinsi Papua dapat segera melakukan pertemuan dan koordinasi dengan KPA kabupaten dan juga LSM yang ada di daerah membahas serta mencari solusi bersama-sama terkait meningkatnya jumlah pasien yang terinfeksi HIV,”jelasnya
Kata Gerry, dengan jumlah kasus HIV-AIDS di Papua yang tembus angka 40.805 per 31 Maret 2019, jelas ini sangat memperihatinkan. Namun, tidak adanya koordinasi yang baik dari KPA Provinsi dengan daerah, tentusnya sangat disayangkan.
“Kami lihat peran aktif langsung KPA provinsi belum ada untuk penanganan HIV-AIDS di tingkat kabupaten, karena sampai hari ini belum ada rapat koordinasi dan rapat kerja yang dilakukan KPA provinsi dan hal ini pun banyak dikeluhkan oleh para LSM yang bergerak di masalah HIV,” Kata Kosay.
Hal senada juga disampaikan penggiat HIV/ AIDS Pegunungan Tengah Papua Merciana Haumau juga menyayangkan sistem kerja KPA provinsi hingga hari ini belum terlihat, dimana belum pernah turun ke kabupaten untuk melakukan koordinasi.
“ LSM maupun penggiat HIV-AIDS yang ada di pegunungan tengah selama ini seperti berjalan sendiri tanpa orang tua yang bisa membawa program penanggulangan HIV-AIDS secara keseluruhan,”ujarnya.
Ia pun kecewa perekrutan relawan HIV-AIDS oleh KPA Provinsi sama sekali tidak melibatkan KPA maupun LSM yang ada di kabupaten. Masalahnya, meski KPA libur tetapi virus HIV ini tidak libur, dia akan terus memakan korban kalau informasinya atau sistem penanggulangannya terputus.
“Kmi berharap, KPA Provinsi dapat tergugah hatinya untuk segera melakukan kegiatan dan sosialisasi di lapangan kepada masyarakat agar penyebaran virus ini bisa dihambat,” katanya. (jo/tri)